Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Azis Andriansyah mengkaji ulang rencana pinjaman luar negeri dari Asian Development Bank atau ADB untuk program Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP).
Azis mengkaji ulang opsi pinjaman luar negeri dari ADB dan mencoba untuk memanfaatkan sumber (resources) dari dalam negeri, yakni pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Indonesia (BI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan dari Danantara bagi IGAHP.
"Dengan adanya resources dalam negeri tersebut, maka kita mengkaji ulang rencana pinjaman dari ADB untuk IGAHP, dan mencoba untuk memanfaatkan dari resources internal untuk bisa menjalankan IGAHP," ujarnya, di Jakarta, Senin.
Menurut dia, IGAHP sebelumnya sudah masuk dalam Green Book Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2024, tapi karena ada perubahan nomenklatur kementerian di pemerintahan Presiden Prabowo, maka Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko melakukan pengajuan ulang (resubmit) di tahun 2025 dan yang mengusulkan adalah Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko agar program IGAHP ini diusulkan kembali ke dalam Green Book.
Green Book merupakan daftar proyek-proyek yang telah memenuhi syarat dan siap untuk dibiayai oleh sumber pendanaan luar negeri.
"Tadi disampaikan oleh Pak Menteri PKP, karena kita ketahui bahwa awalnya anggaran Kementerian PKP sangat terbatas terlebih setelah adanya efisiensi, maka kita mencoba mencari creative financing salah satunya adalah rencana menggunakan opsi pinjaman luar negeri," kata Azis.
Setelah Ditjen TKPR menyusun program IGAHP ini, ada beberapa Bank Pembangunan Multilateral atau Multilateral Development Bank (MDB) yang menyampaikan keberminatannya terhadap program tersebut dan salah satunya adalah Asian Development Bank atau ADB.
Namun, kata Azis lagi, belakangan ternyata ada resources dari dalam negeri yang merupakan upaya dari Menteri PKP, yakni dari pelonggaran GWM BI dan KUR perumahan dari Danantara.
"Itu tadi saya bilang perlu mengkaji ulang rencana pinjaman dari ADB, karena kita sudah memiliki resources dari dalam negeri," katanya pula.
Baca juga: DPR RI terima usulan penambahan anggaran BIG dari pinjaman luar negeri
Baca juga: Bappenas: Pinjaman luar negeri dimanfaatkan untuk dorong pembangunan
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
