Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) memproyeksikan luasan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi mencapai 80 hektare, yang diprakirakan mampu menampung hingga 200 ribuan orang.
"Luasnya 80 hektare," ujar CEO Danantara Rosan Roeslani usai menjadi pembicara di Indonesia Sharia Economy Festival (ISEF) 2025 di Jakarta, Rabu.
Rosan mengatakan Danantara akan menanggung penuh pendanaan awal pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi. Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas layak bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.
Namun ke depan, pembangunan akan dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Baca juga: Prabowo perintahkan percepatan pembangunan Kampung Haji Indonesia
"Pendanaan tidak ada masalah, ada Danantara. Tetapi ke depan kita akan kolaborasi dengan BPKH karena banyak yang harus dibangun," katanya.
Terkait lokasi, Rosan menyebutkan bahwa lahan sudah ditentukan dan saat ini tengah dalam proses administrasi serta pemenuhan berbagai persyaratan perizinan.
"Sekarang kita fokus dulu pada proses mendapatkan lahannya. Karena ini sesuatu yang baru, di mana pihak asing bisa memiliki properti di Arab Saudi, jadi kita lakukan secara bertahap," kata Rosan.
Baca juga: Menteri Haji Irfan fokus tekan biaya dan siapkan Kampung Haji 2028
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyatakan kesiapan BPKH untuk mendampingi pembangunan Kampung Haji, sesuai dengan arahan dari Instruksi Presiden (Inpres).
"Kampung Haji, seperti yang teman-teman ketahui, sudah ada Instruksi Presiden yang menjadi dasar kolaborasi lintas sektor," ujar Fadlul.
Ia menjelaskan proyek strategis ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, antara lain Danantara sebagai leading sector, Kementerian Haji sebagai pengguna utama, serta Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri yang berperan sesuai tupoksinya masing-masing.
Fadlul menegaskan BPKH sebagai lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji, akan mengambil peran sebagai pendamping dalam proses pembangunan Kampung Haji.
Baca juga: BP Haji: Pemerintah upayakan Kampung Haji Indonesia beroperasi 2028
Namun demikian, ia menyoroti bahwa saat ini masih terdapat sejumlah kendala teknis yang harus diselesaikan, khususnya terkait persoalan lahan.
"Karena bicara tanah ya, itu memang masih ranahnya di Danantara," kata dia.
Menurutnya, BPKH akan mulai mengambil peran aktif setelah seluruh proses administratif dan teknis terkait lahan selesai dilakukan.
"Kita tunggu setelah beliau (Rosan Roeslani) dan tim sudah menyelesaikan semua proses dari sisi pemilihan tanah atau penyewaan tanah, nanti selanjutnya kita akan berbuat," kata Fadlul.
Baca juga: Kampung Haji Indonesia dirancang berjarak 2–3 km dari Masjidil Haram
Baca juga: Danantara kawal penuh rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
