Jakarta (ANTARA) - Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai pemerintah perlu mempercepat kinerja Badan Pengelola Investasi Danantara untuk mendorong investasi di sektor energi, khususnya energi terbarukan di tengah tekanan krisis energi global.
Brief Report: Quarterly Economic Review Q1-2026 yang dirilis CORE di Jakarta, Rabu, merekomendasikan momentum lonjakan harga energi akibat konflik di Selat Hormuz perlu dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional, termasuk melalui percepatan pembangunan infrastruktur distribusi energi.
“Pemerintah dapat memaksimalkan momentum krisis energi akibat perang Iran kali ini untuk mempercepat pembangunan infrastruktur penunjang distribusi energi ke masyarakat,” demikian rekomendasi laporan tersebut.
Salah satu yang didorong adalah percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor LPG. Hingga saat ini, realisasi sambungan jargas baru mencapai sekitar 900 ribu rumah tangga.
Menurut CORE, Indonesia memiliki potensi investasi besar di sektor hulu energi, namun pengembangan sektor hilir masih tertinggal. Untuk itu, percepatan investasi di sisi hilir dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi domestik.
Selain itu, Danantara juga dinilai dapat memainkan peran strategis dalam mendorong investasi energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang memiliki potensi besar di Indonesia.
Di sisi lain, CORE mencatat eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran telah mendorong harga minyak dunia melonjak hingga mencapai 112 dolar AS per barel pada kuartal I-2026, jauh di atas asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam APBN 2026 sebesar 70 dolar AS per barel.
Kenaikan tersebut langsung menekan ruang fiskal pemerintah. Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Februari 2026 mencapai Rp51,5 triliun atau naik 382,6 persen secara tahunan.
Tekanan eksternal juga tercermin dari penurunan cadangan devisa menjadi 151,9 miliar dolar AS pada Februari, capital outflow sebesar 1,1 miliar dolar AS pada Maret, serta kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) ke level 7,5 persen dengan spread terhadap US Treasury melebar menjadi 243 basis poin.
Dalam simulasi CORE, defisit APBN berpotensi melebar dari baseline Rp689 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB menjadi Rp801 triliun jika harga minyak berada di kisaran 100 dolar AS per barel.
Bahkan, defisit dapat meningkat hingga Rp914 triliun atau 3,55 persen terhadap PDB jika harga minyak bertahan di level 112 dolar AS per barel.
Baca juga: Rosan Roeslani: Hilirisasi tahap II perkuat ketahanan energi nasional
Baca juga: Danantara soroti kesiapan industri lokal dalam pengembangan EBT
Baca juga: Danantara bidik investasi energi ke Singapura senilai 30 miliar dolar
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
