Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog mengusulkan kenaikan "margin fee" 10 persen setelah penguatan swasembada beras sepanjang 2025, sebagai upaya menjaga keberlanjutan operasional, stabilisasi harga, serta dukungan distribusi pangan nasional.
"Skema margin fee yang selama ini sebesar Rp50 per kilogram sejak tahun 2014, kami usulkan untuk disesuaikan menjadi sebesar 10 persen dari kuantum biaya pengadaan setara beras," kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani ditemui di Jakarta, Senin.
Diketahui, pemerintah mulai membahas pemberian reward (penghargaan) kepada Perum Bulog atas keberhasilan melaksanakan penugasan penyerapan hasil panen gabah beras petani nasional yang telah mencapai lebih dari 3 juta ton setara beras.
Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat peran Bulog dalam mendukung swasembada pangan nasional tahun 2025.
Pembahasan tersebut dilakukan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dihadiri sejumlah menteri di antaranya Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman.
Selain itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, dan beberapa perwakilan kementerian/lembaga terkait.
Dalam Rakortas itu, pemerintah akan melanjutkan proses usulan reward bagi Perum Bulog ke tahapan berikutnya sesuai dengan ketentuan.
"Salah satu pokok pembahasan dalam Rakortas adalah usulan penyesuaian margin fee penugasan Bulog," ujarnya.
Menurut Rizal usulan itu sebagai langkah supportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.
Ia menyampaikan usulan penyesuaian margin fee itu mengacu pada asas kesetaraan, dengan merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya seperti PLN dan Pertamina yang memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.
Rizal menambahkan apabila usulan tersebut nantinya disetujui, margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Perum Bulog dalam melaksanakan penugasan negara.
Pemanfaatannya diarahkan pada revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
“Dengan penyesuaian margin fee, diharapkan neraca keuangan Bulog yang selama ini negatif dapat menjadi positif, sehingga Bulog semakin optimal dalam menjalankan mandat pemerintah,” ujar Rizal.
Ia juga mengusulkan konsep penjualan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan satu harga dari Sabang sampai Merauke. Usulan itu mengacu pada patokan harga di zona termurah saat ini, sebagai upaya menciptakan keadilan harga dan mengurangi disparitas antarwilayah.
Perum Bulog menegaskan komitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, melindungi petani, serta memastikan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.
Baca juga: Bulog: Distribusi minyak goreng DMO dimulai per Januari 2026
Baca juga: Bulog siapkan gudang tambahan menyusul rencana penyerapan beras
Baca juga: Dirut Bulog dorong pedagang pasar pakai QRIS permudah jual-beli pangan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
