Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengkaji opsi penerapan metode pembakaran terkendali (prescribed burning) pada ekosistem tertentu sebagai strategi mitigasi di tengah lonjakan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional hingga delapan kali lipat.
Kepala Pusat Riset Ekologi (PRE) BRIN Asep Hidayat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa mayoritas karhutla dipicu oleh aktivitas manusia, sementara faktor iklim kering berperan sebagai penguat skala intensitas kebakaran.
"Pengelolaan kebakaran memerlukan pencegahan, deteksi dini, restorasi ekosistem, serta keterlibatan masyarakat, termasuk kemungkinan melalui pembakaran terkendali pada ekosistem tertentu," kata dia.
Dalam diskusi bertajuk When Fire Can Heal: Prescribed Burning, El Nino, and Fire Management in Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Ekologi BRIN bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) itu, Asep menjelaskan bahwa pembakaran terkendali memiliki sejumlah manfaat jika dilakukan secara tepat. Di antaranya adalah mempercepat regenerasi hutan, mengurangi akumulasi bahan bakar alami seperti daun kering, ranting, dan rumput yang dapat memicu kebakaran besar, mengendalikan spesies invasif, menjaga keseimbangan ekosistem alami, serta meningkatkan kesuburan tanah.
Hal tersebut sebagaimana mengutip dari pakar pengelolaan kebakaran dari organisasi lingkungan internasional The Nature Conservancy (TNC), McRee Anderson yang menjelaskan bahwa praktik ini telah diterapkan selama puluhan tahun di berbagai negara seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada sebagai bagian dari strategi pengurangan bahan bakar alami dan pengelolaan risiko kebakaran.
Upaya mitigasi karhutla di Indonesia patut dipandang serius karena data Kementerian Kehutanan yang dijabarkan dalam diskusi tersebut juga mengungkapkan bahwa akumulasi luas kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada periode Januari hingga Mei 2026 dilaporkan telah menembus angka 81.077 hektare.
Luasan karhutla tersebut menunjukkan lonjakan yang sangat signifikan atau hampir delapan kali lipat jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 10.444 hektare.
"Lalu pertanyaannya, apakah kebakaran bisa dikendalikan? Jawabannya iya. Meskipun ini memerlukan kajian mendalam terkait dampak negatifnya," kata Asep.
Sementara itu, Deputi Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Ardhasena Sopaheluwakan menambahkan bahwa berdasarkan pantauan satelit, jumlah titik panas (hotspot) sejak awal tahun hingga 8 Juni 2026 telah mencapai 2.312 titik.
Ardhasena menyebutkan sebaran konsentrasi titik panas tertinggi sejauh ini terdeteksi berada di Provinsi Riau dengan 607 titik, disusul Kalimantan Barat sebanyak 478 titik, serta Provinsi Aceh dengan 220 titik.
BMKG memprediksi grafik kemunculan titik panas ini masih akan terus bergerak naik dalam beberapa waktu ke depan seiring dengan indikasi menguatnya fenomena iklim kering El Nino di wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, BMKG menekankan pentingnya penguatan sinergi antarlembaga untuk mengintegrasikan berbagai dimensi penanganan karhutla, mulai dari sistem peringatan dini berbasis sains hingga aksi mitigasi nyata di tingkat tapak masyarakat.
Baca juga: Kemenhut prioritaskan Rp550 miliar buat sarpras & infrastruktur gambut
Baca juga: BMKG: Kalsel didominasi zona merah karhutla pada Senin
Baca juga: Karhutla di Aceh Barat kian meluas, bertambah jadi 34,1 ha
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
