Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tujuh provinsi memiliki rasio gini atau tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang tercatat 0,375 pada Maret 2025.
Dikutip dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Ateng Hartono di Jakarta, Jumat, provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi adalah Jakarta, yaitu sebesar 0,441.
Angka tersebut meningkat dibandingkan rasio gini pada Maret 2024 sebesar 0,423 dan pada September 2024 sebesar 0,431.
Enam provinsi lainnya dengan rasio gini melebihi rata-rata nasional pada Maret 2025 adalah Yogyakarta (0,426), Jawa Barat (0,416), Papua Selatan (0,412), Papua (0,404), Gorontalo (0,392), dan Kepulauan Riau (0,382).
Sementara itu, provinsi dengan tingkat ketimpangan terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung, yaitu sebesar 0,222.
Secara nasional, BPS mencatat rasio gini di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan pada Maret 2025, yakni 0,395 berbanding 0,299.
Ateng menuturkan fenomena tersebut terjadi karena kelompok penduduk kelas atas lebih banyak berada di perkotaan, sehingga ketimpangan pengeluarannya lebih terasa.
Selain itu, ia mengatakan pengeluaran penduduk di pedesaan relatif homogen, tercermin dari data lapangan pekerjaan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).
“Di desa kan sebagian besar lapangan pekerjaannya itu pertanian, relatif homogen juga tercermin di pengeluarannya. Jadi, gini rasionya otomatis akan lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah di perkotaan,” ujar Ateng Hartono.
Sumber data utama yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk pada Maret 2025 adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans) Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2025.
Pendataan Susenans Maret 2025 dilakukan pada Februari 2025. Hal ini karena pada Maret 2025 bertepatan dengan bulan Ramadhan, yang dapat mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga.
Jumlah sampel Susenas Maret 2025 sebanyak 345 ribu rumah tangga yang tersebar di 38 provinsi 514 kabupaten/kota.
Baca juga: BPS: Pengeluaran kelompok terbawah naik jadi 18,65% pada Maret 2025
Baca juga: BPS mencatat ketimpangan pada Maret 2025 terendah sepanjang 2019-2025
Baca juga: Tingkat ketimpangan pada Maret 2025 turun dengan rasio gini 0,375
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
