Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meluncurkan 3 program kolaborasi bersama para pemangku kepentingan pada Senin, guna meningkatkan peran industri farmasi, sehingga kemandirian obat nasional dapat tercapai.
Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Senin, mengatakan obat merupakan kebutuhan dasar, oleh karena itu kemandirian obat menjadi bagian vital dalam ketahanan nasional.
"Jadi mungkin kalau cuma persoalan makanan orang masih bisa tarik ulur seperti sekarang kan, tapi kalau persoalan obat tidak bisa kita tarik ulur karena itu dibutuhkan oleh masyarakat. Kita kita tidak ingin banyak rumah sakit yang mengalami krisis obat dan setelah itu banyak pasien-pasien dan masyarakat kita yang meninggal kalau diblok," ujar Taruna Ikrar.
Baca juga: BPOM bangun kemandirian obat nasional dengan asistensi regulatori
Dia menyebutkan ke depan tantangan dalam membangun kemandirian obat semakin besar. Contohnya populasi Indonesia yang semakin meningkat dengan jumlah sekitar hampir 5 juta anak Indonesia lahir per tahunnya, kata dia, kebutuhan pangan dan obat akan semakin meningkat.
"Banyak penyakit-penyakit baru, iklim berubah, termasuk sistem perdagangan berubah. Nah itu tantangan juga yang berhubungan dengan obat," kata Taruna Ikrar.
Selain itu, katanya, kejadian internasional juga menjadi sebuah tantangan, misalnya perang tarif yang sedang berlanjut. Saat ini, kata dia, lebih dari 90 persen bahan baku obat nasional masih diimpor. Dia berharap dengan inisiatif-inisiatif serta kolaborasi, dapat menurunkan angka itu perlahan-lahan.
Baca juga: BPOM dukung perusahaan farmasi produksi obat biologis demi kemandirian
Pihaknya pun melakukan sejumlah hal guna menjawab berbagai tantangan itu, contohnya mempercepat proses berbagai izin, seperti izin edar, sertifikat cara pembuatan obat, untuk uji klinis, tanpa mengurangi standar kualitas, keamanan, dan efikasi. "Hal itu dilakukan dengan cara jemput bola," katanya.
Adapun ketiga program kolaborasi BPOM adalah Program Joint Audit Pemasok yang diinisiasi oleh GP Farmasi Indonesia, kemudian Program Kolaborasi Gebrakan Akselerasi Perizinan Uji Klinik (Sigap Klinik) untuk mempercepat proses penerbitan persetujuan pelaksanaan uji klinik dengan tetap mengutamakan aspek keamanan dan kualitas, serta komitmen BPOM dalam meningkatkan kompetensi pelaku uji klinik.
Selain itu Program Pengembangan Kompetensi Apoteker bersama IAI.
Baca juga: BPOM: Peran kampus salah satu kunci bangun kemandirian obat
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
