Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI membuka peluang untuk membentuk panitia kerja (panja) pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia.
"Nanti mungkin kami akan formulasikan apakah kami akan bentuk semacam panja dan seterusnya untuk mengecek seluruh Kantah, Kanwil, di Indonesia ini bagaimana terkait dengan penerimaan PNBP-nya?" kata Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda.
Hal itu disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Eselon I Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) seluruh provinsi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.
Dia menyebut hal tersebut diperlukan guna mengusut kendala Kantah ataupun Kanwil yang memperoleh PNBP rendah untuk dicarikan solusinya guna meningkatkan realisasi capaian target tahunan PNBP Kementerian ATR/BPN.
"Kalau kami cek PNBP-nya rendah, nanti kan hulunya ketahuan 'Oh ternyata banyak yang tidak mau menerbitkan alas hak'. Kenapa tidak mau menerbitkan alas hak? Jangan-jangan karena kewenangan Kementerian ATR berdasarkan ketentuan undang-undang itu sangat limitatif," tuturnya.
Baca juga: Komisi II rapat dengan Kakanwil BPN seluruh provinsi bahas pertanahan
Dia lantas berkata, "Kalau itu yang jadi problem, maka kita bisa mengusulkan nanti sejumlah revisi terhadap undang-undang terkait."
Dia pun mengatakan bahwa Komisi II DPR RI akan melakukan pembahasan internal guna merealisasikan fungsi pengawasan melalui mekanisme tersebut.
"Komisi II nanti akan membahas di rapat internal bagaimana kami melakukan fungsi pengawasan melalui pintu masuk PNBP karena selama ini kita belum pernah bicara ini sangat serius," ucapnya.
Adapun sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan menyinggung soal terget PNBP Kementerian ATR/BPN tahun 2025 senilai Rp3,2 triliun yang dinilainya terbilang rendah.
"Ini target kita kan hanya Rp3,2 triliun ini kalah sama cukai rokok itu Rp300 triliun, tanah punya kita, punya negara, kok hanya dapatnya Rp3 triliun. Ini sebuah pertanyaan yang menggelitik buat kami," kata Heri Gunawan dalam rapat.
Dia kemudian berkata, "Tidak ada pendapatan negara yang dihasilkan lebih dari itu, hanya segitu-segitunya. Saya pikir ini sama kinerja pendapatan untuk SIM juga kalah."
Baca juga: Komisi II DPR rapat dengan ATR/BPN tekankan penegakan hukum pertanahan
Untuk itu, dia mendorong adanya pengawasan terhadap kinerja penerimaan PNBP dari Kanwil BPN di seluruh provinsi di Indonesia guna menutup celah hilangnya PNBP akibat ulah mafia tanah.
"Mari kita melihat kinerja dengan salah satu pendekatan melalui PNBP dari masing-masing Kanwil karena ini salah satu dasar pendapatan negara kita dari sini, malah jadi dibancak-bancak mafia, kan enggak mungkin muncul mafia kalo enggak ada bancakan di sana?" kata dia.
Pada kesempatan tersebut hadir di ruangan tersebut 10 Kakanwil BPN dari sejumlah provinsi, sementara lainnya mengikuti rapat secara daring.
Hadir pula Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi dan para direktur jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
