Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, pada 2025, pihaknya akan melanjutkan kolaborasi dan menyelenggarakan pembekalan terhadap 30 ribu Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia dalam rangka mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Saat ini BPOM sedang menyiapkan pengelolaan kurikulum, materi, dan instruktur/narasumber,” kata Taruna dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Dia menyebutkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam rangka pengawalan MBG, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah dilaksanakan sejak 2024. Pada 2024, pihaknya bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) telah menyelenggarakan pembekalan terkait keamanan pangan dan gizi terhadap 2 ribu orang Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Taruna mengungkapkan komitmen pihaknya mengawal keamanan pangan olahan untuk menjamin makanan yang disediakan bebas dari kontaminasi zat kimia dan mikroorganisme sebagai bentuk dukungan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Untuk menjalankan tugas tersebut, katanya, BPOM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional (BGN) pada 23 Januari 2025.
BPOM juga telah melakukan sampling dan pengujian di 50 lokasi di 22 provinsi, dan hasilnya menunjukkan seluruh sampel memenuhi syarat (MS) terhadap uji bahan berbahaya. Namun demikian, BPOM masih menemukan adanya beberapa temuan hasil uji organoleptik dan uji mikrobiologi.
Terkait temuan ini, Taruna menyoroti perlunya perhatian khusus dalam hal cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB), penanganan, serta pendistribusiannya.
Dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan mulai dari Maret 2025, pelaksanaan program MBG dapat menyerap anggaran 1 sampai 2 triliun rupiah per bulan.
Baca juga: PCO: MBG tetap berjalan selama Ramadhan
“Perlu kita siapkan rantai pasok karena butuhnya besar sekali,” ujar Zulkifli
Dia menambahkan, kebutuhan di Jawa tentu berbeda dengan Sumatra dan Indonesia bagian timur, termasuk jenis makanannya. Karena banyak yang terlibat, katanya, perlu kerja sama dari pemerintah daerah serta kementerian terkait.
Baca juga: Kepala BGN minta tiap SPPG unggah masakan ke medsos agar mudah diawasi
Baca juga: Zulhas sebut MBG segera serap Rp2 triliun mulai Maret 2025
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
