Jakarta (ANTARA) - Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Agustina Arumsari menegaskan dukungan terhadap program pemerintah program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Bentuk dukungan BPKP dengan melakukan pengawasan dan pengawalan agar program Kopdes transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
“BPKP sebagai auditor internal yang tentunya mendukung program pemerintah di bawah Presiden Prabowo, termasuk program koperasi desa ini,” katanya dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, dikutip dari keterangan resmi, Jakarta, Selasa.
Saat ini, pihaknya disebut memiliki 36 perwakilan di seluruh provinsi Indonesia yang dapat bersinergi dan berkolaborasi mengawal tata kelola koperasi desa agar akuntabel.
Baca juga: Wamenkop minta Hipmi terjun ke desa bantu pembentukan kopdes
Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam rangka mengakselerasi 80 ribu Kopdes.
Pembentukan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai pada akhir Juni 2025.
“Kami (BPKP) siap bersinergi dan berkolaborasi dalam tata kelola koperasi desa karena kami memiliki perwakilan di 36 provinsi,” ujar Agustina.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyatakan sebanyak 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tersebar di seluruh Indonesia telah terbentuk.
Baca juga: Prabowo tunjuk Zulkifli Hasan jadi Ketua Satgas Koperasi Merah Putih
Ribuan koperasi desa yang telah terbentuk itu tengah mengurus aspek legalitas koperasi di Kementerian Hukum.
Pengurusan akta ditargetkan selesai sebelum tanggal 12 Juli atau akhir Juni tahun ini.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
