Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengapresiasi pelaksanaan program dan tata kelola anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) yang akuntabel dan transparan.
Dalam pernyataan tertulis yang disiarkan oleh Kemensos di Jakarta pada Senin, anggota III BPK RI Akhsanul Khaq menyampaikan langsung hal tersebut melalui Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan dan Kinerja.
Akhsanul Khaq menilai pengelolaan belanja barang dan belanja bantuan sosial oleh Kemensos sepanjang 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kinerja positif Kemensos ini kata dia dibuktikan dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang meningkat jauh di atas rata-rata nasional.
Baca juga: Kemensos evaluasi penerima manfaat lima tahun sekali
“Kami mengapresiasi yang sudah dilakukan Pak Menteri, ada 83,75 persen dari keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh Kemensos. Di atas rata-rata nasional (yakni) 75 persen,” kata Akhsanul.
Dalam paparannya, BPK juga memberikan apresiasi atas berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan Kemensos, termasuk pembaruan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), optimalisasi call center pengelolaan DTKS, serta integrasi layanan SIKS-NG untuk pemerintah daerah melalui platform WhatsApp dan Telegram.
Adapun hasil pemeriksaan menemukan 13 temuan yang diidentifikasi dalam pemeriksaan dan telah dibahas bersama. Oleh karena itu, BPK telah memberikan 39 rekomendasi sebagai langkah perbaikan.
Ia berharap seluruh rekomendasi tersebut ditindaklanjuti secara serius dengan penyusunan rencana aksi (action plan).
Baca juga: Kemensos pastikan siswa Sekolah Rakyat sesuai kriteria, masuk DTSEN
“Kami mengapresiasi atas komitmen Pak Menteri beserta jajaran untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan kami,” kata Akhsanul.
Atas hasil LHP tersebut, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan komitmen penuh untuk menindaklanjuti setiap masukan dan rekomendasi yang diberikan BPK.
“Pilihannya hanya satu, yaitu menindaklanjuti seluruh temuan dan menjalankan semua rekomendasi agar tata kelola kita semakin baik,” kata Mensos.
Bagi Mensos, LHP bukan sekadar laporan evaluatif, melainkan alat korektif untuk meningkatkan kinerja dan integritas pelayanan publik serta menunjukkan posisi Kemensos saat ini, sekaligus menjadi panduan untuk perbaikan ke depan.
Baca juga: Mensos: Kemiskinan bukan soal angka tetapi tantangan peradaban
Ia menegaskan Kemensos berkomitmen penuh menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK secara cepat dan menekankan pentingnya pembenahan, mulai dari aspek regulasi, sistem, hingga pelaksanaan teknis program.
Ia berharap hasil audit ini menjadi momentum berharga bagi transformasi tata kelola Kemensos yang lebih profesional, bersih, dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Hasil audit ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh dalam tata kelola Kementerian Sosial. Kita ingin Kemensos jadi lembaga yang bersih, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” imbunya.
Baca juga: Hadiri Rakernas Jam'iyatul Washliyah, Mensos ajak perkuat layanan LKSA
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
