Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga yang kini realisasinya masih belum maksimal.
“Transisi energi dari LPG kilogram ke gas bumi masih jauh dari yang diharapkan karena masih kecilnya pembangunan jargas rumah tangga yang terealisasi,” kata anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas di Surabaya, Senin.
Hingga akhir 2024, jumlah sambungan rumah (SR) hanya mencapai 818 ribu sambungan yakni jauh dari target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024 sebanyak 4 juta sambungan.
Wahyudi menuturkan pembangunan jargas ini sebenarnya masuk ke Proyek Strategis Nasional (PSN) namun realisasinya masih jauh dari rencana sehingga upaya transisi energi dari LPG 3 kilogram menuju gas bumi belum ideal.
Data Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan, pemakaian gas untuk bahan bakar memasak menyerap 87,66 persen dari total bauran energi.
Tempat kedua merupakan kayu bakar dengan kontribusi 11,5 persen sedangkan kontribusi energi listrik, minyak tanah, dan arang tak sampai satu persen meskipun digabungkan.
Hal tersebut menjadi dilema karena kebutuhan LPG yang bisa dipasok dari suplai domestik hanya mencapai 18 persen sedangkan sisanya harus didapat dari impor.
Wahyudi menyebutkan kondisi itu membuat realisasi subsidi LPG 3 kilogram mencapai Rp76,2 triliun atau 8 persen di bawah anggaran yakni Rp82,8 triliun seiring harga LPG global sedang turun.
Menurut Wahyudi, seharusnya pemenuhan kebutuhan bahan bakar dapur melalui jargas bisa mengurangi beban tersebut dan bahkan pasokan gas bumi di Jawa Timur sedang mengalami surplus.
“Jaringan Jawa Timur dan Jawa Tengah masih surplus 134,28 mmscfd,” katanya.
Ia menambahkan, tantangannya adalah investasi pemasangan jaringan yang masih cukup tinggi namun banyak cara yang bisa dilakukan untuk bisa mengakalinya termasuk melalui dukungan Pemda.
Ia mencontohkan, di Sleman terdapat proyek percontohan yang digagas PT Perusahaan Gas Negara (Persero) TBK yakni satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan Compressed Natural Gas (CNG).
Wahyudi mengatakan dalam hal ini Pemda menjadi juru kunci dalam upaya pengembangan jargas karena mereka bisa mempermudah perizinan atau memerintahkan BUMD untuk ikut membangun jaringan.
“Jadi CNG di antar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,” ujarnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
