Jakarta (ANTARA) - Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bekerja sama dengan empat pemerintah daerah (pemda) untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat di daerah aglomerasi.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko bersama Wali Kota Cirebon Effendi Edo, Bupati Indramayu Lucky Hakim, Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar serta Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma di Jakarta, Rabu.
Menurut Budiman, penandatangan nota kesepahaman tersebut juga menandakan pentingnya kolaborasi antarpihak, termasuk swasta untuk mewujudkan nol kemiskinan (zero poverty) melalui gaya hidup yang bebas sampah (zero waste).
"Kita mendorong investasi, dan bupati serta wali kota menyediakan data-data kantong-kantong kemiskinan. Setiap daerah tentu memiliki berbagai tantangan maupun potensi, tetapi daerah-daerah (yang melaksanakan MoU) ini kan berdekatan, sehingga kurang lebih secara ekonomis dan budaya juga kurang lebih enggak jauh berbeda," katanya.
Baca juga: BP Taskin luncurkan Aglomerasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan
Ia menjelaskan, BP Taskin memanfaatkan jejaring sosial, budaya, maupun kemiripan potensi yang ada sebagai wilayah satu kesatuan aglomerasi, di mana perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan negara juga tersedia. Percepatan pengentasan kemiskinan tersebut akan tersambung juga dengan program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
"Kita akan sambungkan dengan pemerintah daerah dan Koperasi Desa Merah Putih, utamanya dalam produksi pangannya, kemudian juga dalam teknologi pertanian yang juga sudah ada," ucap Budiman.
Kerja sama tersebut juga bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan program, infrastruktur, serta sumber daya lainnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terdampak kemiskinan, juga menjadi jawaban atas tantangan kompleks pengentasan kemiskinan yang membutuhkan pendekatan holistik dan sinergis.
"Kami percaya dengan dukungan pemerintah daerah dan sektor swasta, program ini dapat mempercepat proses transformasi sosial ekonomi secara signifikan. Penandatanganan MoU ini merupakan langkah konkret menuju pengentasan kemiskinan struktural melalui pemberdayaan ekonomi lokal. Kami percaya, koperasi sebagai model ekonomi kerakyatan dapat menjadi katalisator transformasi sektor pertanian dan energi secara berkelanjutan," ujar dia.
Baca juga: 80 Tahun Merdeka: kemiskinan turun, harapan naik
Kawasan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai pusat produksi pangan dan material energi berbasis sumber daya lokal, serta menjadi model percontohan nasional untuk transformasi ekonomi lokal berbasis koperasi dan teknologi.
Pemerintah Kota Cirebon menyambut positif inisiatif tersebut dan menyatakan komitmen penuh untuk mendukung implementasi program dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan dan sumber daya daerah.
“Kolaborasi ini adalah langkah strategis untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. Kami menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis potensi lokal. Dukungan terhadap integrasi rantai pasok akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya," ujar Wali Kota Cirebon Effendi Edo.
Inisiatif tersebut diharapkan mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, energi bersih, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Baca juga: PT Timah bantu keluarga miskin ekstrem di Bangka Selatan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
