Makkah (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Haji (BP Haji), Mochammad Irfan Yusuf mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Arab Saudi dalam mengupayakan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi jamaah, termasuk bagi jamaah Indonesia.
"Tahun ini saya melihat pemerintah Arab Saudi benar-benar berusaha keras untuk menjadikan haji lebih tertib. Berbagai kebijakan mereka keluarkan, meskipun bagi sebagian mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi menurut kami itu adalah hal yang positif,” kata Irfan Yusuf di Jeddah, Minggu.
Gus Irfan, sapaan akrabnya, menyampaikan kebijakan pengetatan visa haji, nusuk, dan berbagai aturan lain, memang membuat penyelenggara haji Indonesia harus cepat menyesuaikan diri.
Baca juga: Jamaah haji Indonesia diselamatkan teknologi medis modern Saudi
"Meskipun masih ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan, para petugas haji Indonesia telah bekerja ekstra dalam menyelesaikan persoalan tersebut," katanya.
Ia berharap semua masalah dapat dituntaskan menjelang puncak ibadah wukuf di Arafah.
BP Haji juga mencatat bahwa sistem multisyarikah yang mulai diterapkan tahun ini menjadi catatan penting bagi perbaikan tata kelola penyelenggaraan haji ke depan.
Meski diakui masih ada kekurangan, seperti keterlambatan penerbitan Nusuk, namun skema ini dinilai membuka ruang kompetisi layanan yang lebih sehat.
"Kami akan lakukan evaluasi mendalam terhadap delapan syarikah yang ada. Mana yang bagus akan dikembangkan, mana yang kurang akan kami pertimbangkan untuk tidak dilanjutkan. Namun, prinsipnya sistem multisyarikah tampaknya akan dipertahankan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan ketertiban dan ketegasan pemerintah Arab Saudi dalam mengatur penyelenggaraan haji patut diapresiasi. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan kebijakan baru dari Arab Saudi.
"Kami melihat Arab Saudi ingin menghadirkan pelayanan haji yang lebih baik. Ini harus segera direspons agar adaptif terhadap regulasi-regulasi yang semakin ketat," kata Dahnil, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Amirulhaj 2025.
Ia menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah, seperti penempatan jemaah suami-istri di hotel yang terpisah, kesenjangan layanan antarsyarikah, dan persoalan istitha’ah kesehatan yang belum tertata rapi.
"Ke depan, BP Haji akan menata ulang standar kesehatan agar tidak membahayakan jamaah lain," ucapnya.
Baca juga: Jamaah calon haji Indonesia diimbau jaga stamina jelang puncak haji
Baca juga: BP Haji: Waspadai cuaca panas dan jaga kesehatan jelang puncak haji
Dahnil menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menaruh harapan besar pada penyelenggaraan haji tahun ini, yang menjadi masa transisi sebelum BP Haji mulai menyelenggarakan haji pada 2026.
Presiden, kata Dahnil, mendorong agar ongkos haji dapat ditekan tanpa menurunkan kualitas pelayanan.
Terkait sistem multisyarikah, BP Haji menegaskan bahwa kebijakan ini akan tetap dipertahankan dengan sejumlah penyesuaian dan evaluasi berkelanjutan.
Sistem ini dinilai memungkinkan hadirnya persaingan sehat antarpenyedia layanan, asalkan diikuti dengan pengawasan ketat dan standar pelayanan yang seragam.
Pewarta: Asep Firmansyah dan Teguh Priyanto
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
