Banjarbaru (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus menekankan inovasi penanganan bencana yang beradaptasi dengan perubahan zaman untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi akibat bencana, kata pakar sosial dan ekonomi Institut Pertanian Bogor (IPB) Cut Sri Rozanna.
“Karena bencana merupakan tantangan global yang dampaknya semakin berat akibat perubahan iklim,” kata dia saat menjadi narasumber diskusi kelompok terpumpun tentang Data dan Informasi Integrated Solutions for Disaster Risk Management and Social Protection (ISASP) BNPB di Banjarbaru, Kalimantan Selata, Selasa.
Terkait dengan tantangan bencana, ia mencontohkan tentang hasil Global Assessment Report (GAR) 2025 dari United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR).
“Hasilnya menunjukkan bahwa frekuensi dan volume bencana terus meningkat, dengan kerugian global mencapai lebih dari 3 triliun dolar AS, meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.
Baca juga: Kolaborasi Kementerian PU-BNPB semakin baik dalam memitigasi bencana
Ia mengungkapkan tentang temuan menarik bahwa kemampuan manusia untuk membangun kembali jauh lebih lambat dan mahal dibandingkan dengan kecepatan bencana menghancurkan alam.
Menurut dia, hal itu menunjukkan keterbatasan kapasitas masyarakat maupun pemerintah dalam menghadapi bencana, sehingga perlu inovasi baru setiap era karena solusi yang dirancang lima tahun lalu tidak bisa lagi menjawab tantangan hari ini.
Terlebih, kata Rozanna yang juga Principal Advisor/Commission Manager The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) ISASP itu, perubahan iklim setiap tahun terasa nyata, termasuk di Kalimantan Selatan yang rentan banjir dan menghadapi suhu panas ekstrem menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menekankan bahwa situasi ini menuntut masyarakat untuk beradaptasi, termasuk dalam gaya hidup sehari-hari yang tentunya membutuhkan solusi inovasi.
Dalam menghadapi situasi global ini, menurut dia, perlu menjadikan masyarakat sebagai pusat pengelolaan risiko bencana, beradaptasi dengan perubahan iklim, dan melaksanakan program perlindungan sosial.
“Karena masyarakat yang paling terdampak. Melalui FGD (Focus Group Discussion) di Kalsel ini, kami mengharapkan peran pemerintah dan masyarakat semakin tangguh dalam menghadapi bencana sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan,” ujar dia.
Baca juga: BNPB: Kapasitas masyarakat jadi kunci utama penanganan bencana
Baca juga: BNPB RI dan GIZ Jerman perkuat manajemen risiko bencana di Kalsel
Baca juga: BNPB: TRC wajib bergerak maksimal 2x24 jam tangani darurat bencana
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
