Jakarta (ANTARA) - Kebakaran menghanguskan sedikitnya 87,81 hektare lahan mineral di delapan wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Riau pada medio Januari-April tahun ini, sebagaimana yang dikonfirmasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Hingga Rabu (30/4), luas lahan yang terbakar tercatat 87,81 hektare, yang tersebar di delapan kabupaten dan kota," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Dia mengungkapkan bahwa penanganan kebakaran lahan yang masing-masing tersebar di Kabupaten Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Kampar, Pelalawan, Kota Dumai, dan Pekanbaru itu sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim petugas gabungan.
BNPB memastikan tim petugas gabungan dari segenap unsur teknis pemerintah daerah, TNI, Polri dan Manggala Agni Kementerian Kehutanan itu juga terus memantau perkembangan titik panas atau hotspot sehingga tidak membesar dan membakar lahan lebih luas pada wilayah rawan lain di Provinsi Riau.
Baca juga: BNPB: Desk Karhutla aktif di tujuh provinsi rawan kebakaran
BNPB yang merupakan koordinator desk kebakaran hutan dan lahan (Desk Karhutla) sebelumnya melaporkan bahwa dalam satu dekade terakhir (2014–2024), Provinsi Riau mengalami 374 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atau setara 41,75 persen dari total bencana, dan menempati urutan kedua setelah banjir.
Puncak kejadian karhutla di Riau terjadi pada 2023 dengan 176 kasus. Namun pada tahun 2024 turun drastis menjadi 10 kejadian kebakaran.
Untuk mempertahankan tren positif dalam menekan kasus karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diprediksi berlangsung bulan Juni - Juli, maka Gubernur Provinsi Riau dan diikuti sejumlah bupati-wali kota sudah menetapkan status tanggap darurat karhutla.
Kepala BNPB Suharyanto dalam rapat koordinasi kesiapsiagaan karhutla nasional di Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4) menekankan bahwa kebijakan menetapkan status tanggap darurat tersebut memungkinkan distribusi sumber daya tenaga, anggaran hingga teknis penanggulangan karhutla di Provinsi Riau bisa berjalan cepat dan optimal.
"Kesiapsiagaan menjadi tugas yang dilakukan secara bersama-sama demi meminimalkan risiko dari potensi bencana hidrometeorologi kering selama menghadapi musim kemarau tahun ini," kata dia.
Baca juga: RI pastikan kesiapsiagaan nasional hadapi potensi karhutla 2025
Baca juga: Pemerintah cabut izin perusahaan yang terbukti timbulkan karhutla
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025