Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah dengan mengubah pola distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa mengurangi nilai manfaat yang diterima ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B) hingga para peserta didik.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan hal tersebut untuk menanggapi anggaran BGN tahun 2026 yang ditetapkan Rp268 triliun. Menurutnya, bentuk efisiensi dilakukan dengan mengurangi distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan.
"Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Dengan pola baru tersebut, makanan tidak lagi diberikan saat siswa libur atau mengikuti kegiatan di luar sekolah," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Meski ada penyesuaian pola distribusi, BGN memastikan tidak ada pengurangan nominal manfaat makanan yang diterima peserta program, tetap Rp10 ribu per porsi di Pulau Jawa dan sekitarnya, serta menyesuaikan dengan tingkat kemahalan bahan pokok untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sony menjelaskan, skema “bundling” atau pemberian paket makanan untuk hari libur juga dihentikan, mengingat sebelumnya, paket makanan untuk beberapa hari sekaligus diberikan ketika terdapat hari libur sekolah di tengah pekan.
"Nah, sekarang sudah tidak lagi, ini adalah wujud dari kita menerapkan efisiensi anggaran," ujar dia.
Di tengah efisiensi anggaran, BGN menyatakan Program MBG tetap menjadi penggerak ekonomi daerah. Saat ini tercatat ada 27.757 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) operasional dengan jumlah penerima manfaat mencapai 62,5 juta orang.
Total anggaran operasional MBG mencapai sekitar Rp942 miliar per hari. Dari jumlah itu, sekitar Rp128,9 miliar digunakan untuk honor sekitar 1,28 juta relawan dan pekerja SPPG.
Selain itu, sekitar Rp58,7 miliar dialokasikan untuk biaya operasional seperti pembelian air mineral, alat tulis kantor, alat pelindung diri, listrik, air, transportasi, dan kebutuhan kebersihan.
Anggaran terbesar lainnya mengalir ke rantai pasok bahan baku seperti pedagang beras, ikan, ayam, telur, sayur, buah, koperasi, UMKM, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga pemasok lainnya di daerah.
BGN juga menjelaskan, sekitar Rp166,5 miliar per hari digunakan sebagai pengembalian investasi mitra yayasan yang membangun fasilitas SPPG dan menyediakan perlengkapan operasional.
"Ini bukan keuntungan, saat ini bukan keuntungan. Ini pengembalian investasi per hari yang diberikan sampai batas waktu tertentu," ucap Sony.
Baca juga: 28 dapur SPPG Lampung ditangguhkan sementara
Baca juga: Bakom: Anggaran MBG Rp268 triliun di tahun 2026 bagian dari evaluasi
Baca juga: 16.046 dapur MBG sudah punya SLHS jamin keamanan pangan
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
