Jakarta (ANTARA) - Koalisi global untuk fortifikasi pangan Millers for Nutrition (M4N) menilai pengembangan beras fortifikasi di Indonesia perlu diawali melalui penggilingan padi skala besar agar pengawasan mutu dan implementasi program lebih mudah dilakukan.
"Rice miller (penggilingan padi) itu ada 100 ribu atau lebih. Jadi memang tantangannya cukup besar karena banyak yang kecil-kecil juga. Makanya kita mulai dari yang besar-besar dulu memang supaya lebih mudah menjaga mutunya," kata Anggota Dewan Penasihat M4N Budianto Wijaya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, karakteristik industri penggilingan padi berbeda dengan industri pangan lain yang telah lebih dulu menerapkan fortifikasi wajib, seperti tepung terigu dan minyak goreng.
Ia menjelaskan industri tepung terigu relatif lebih mudah diawasi karena jumlah produsennya terbatas, sedangkan penggilingan padi tersebar luas dengan skala usaha yang beragam.
Budianto mengatakan tantangan tersebut membuat pengembangan beras fortifikasi perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pelaku usaha yang memiliki kapasitas produksi dan sistem pengendalian mutu yang memadai.
Meski demikian, ia menilai tidak terdapat hambatan berarti dari sisi teknologi untuk memproduksi beras fortifikasi di Indonesia.
"Secara teknologi sebetulnya kita siap. Jadi karena ini sudah lama dilakukan di banyak negara. Sebetulnya tidak ada masalah secara teknis," ujarnya.
Menurut dia, tantangan utama saat ini lebih banyak berkaitan dengan penguatan ekosistem industri, termasuk kesiapan produsen fortified rice kernel (FRK), regulator, hingga sistem pengawasan.
Budianto menyebut produsen fortified rice kernel (FRK) atau kernel beras fortifikasi di dalam negeri saat ini masih terbatas. Padahal, bahan tersebut menjadi komponen utama dalam produksi beras fortifikasi melalui proses pencampuran dengan beras sosoh.
Menurut dia, peningkatan kapasitas produsen FRK diperlukan agar pengembangan beras fortifikasi dapat menjangkau lebih banyak penggilingan padi dan mendukung perluasan pasar di masa mendatang, mengingat struktur industri penggilingan padi nasional yang sangat besar dan tersebar.
Selain itu, Budianto menilai sinergi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pengembangan beras fortifikasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.
"Pemerintah sudah menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendorong ke arah sana," ungkap dia.
Pemerintah telah memasukkan fortifikasi pangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat.
Selain itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah menerbitkan panduan operasionalisasi kebijakan dan regulasi beras fortifikasi untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan.
Sementara dari sisi industri beras, Direktur PT Thara Jaya Niaga Diyan Anggraini mengatakan pelaku industri mulai membangun kesiapan produksi beras fortifikasi melalui kolaborasi dengan penggilingan padi di berbagai daerah.
"Hari ini alhamdulillah sudah 1.700 penggilingan yang berniat untuk menjadi rice mill untuk beras fortifikasi," tutur Diyan.
Menurut dia, penggilingan tersebut tergabung dalam Perkumpulan Penggilingan Beras Bernutrisi Indonesia (P2B Nutrisia) yang dibentuk untuk mendukung pengembangan ekosistem beras fortifikasi sekaligus memperkuat efisiensi distribusi dan produksi di berbagai daerah.
Ia mengatakan keterlibatan penggilingan padi di berbagai wilayah diharapkan dapat memperkuat kesiapan industri sekaligus mempercepat perluasan produksi beras fortifikasi apabila permintaan pasar terus meningkat.
Baca juga: KFI: Beras fortifikasi perlu lebih terjangkau masuk pasar massal
Baca juga: Aprindo dorong pemangkasan rantai distribusi beras fortifikasi
Baca juga: Kepala Bapanas minta pemeriksaan kandungan gizi beras fortifikasi
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
