Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPP DEM) menandatangani nota kesepahaman untuk memperkuat sinergi dengan insan pers dalam rangka pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah atau pilkada.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan Ketua Umum KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko di ruang rapat utama Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu.
Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI Agung Bagus Gede Bhayu Indraatmaja mengatakan penandatanganan ini menjadi landasan kerja sama dalam Program Ruang Sinema, yang berfokus pada penguatan kolaborasi pengawasan Pemilu dan Pilkada mendatang melalui kemitraan strategis antara Bawaslu dan media.
"Penandatanganan nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama resmi antara Bawaslu dan KPP DEM di bidang komunikasi publik dan pengawasan pemilu," kata Agung.
Sementara itu, Ketua KPP DEM Achmad Satryo Yudhantoko dalam sambutannya mengaku bersyukur atas penandatanganan nota kesepahaman antara Bawaslu RI dengan KPP DEM.
"KPP DEM sudah lama menanti momentum ini, hampir tiga tahun lebih menunggu proses kerja sama formal dengan Bawaslu. Pada 7 November, KPP Dem telah diresmikan oleh Kementerian Hukum," kata Satryo.
Baca juga: Bahaya "deepfake", Bawaslu tekankan urgensi pengaturan AI dalam pemilu
Bawaslu, kata Satryo, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan insan pers, sehingga hal itu menjadi salah satu semangat para pewarta pemilu untuk bisa tetap mengawal proses demokrasi di Indonesia.
"Diharapkan menjadi jalinan yang semakin kukuh ke depan antara pers dan pengawas pemilu, bukan hanya di tingkat pusat tapi juga di tingkat daerah," ujarnya.
Pada kesempatan sama, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengucapkan selamat kepada KPP DEM karena kini telah resmi menjadi organisasi yang sah secara hukum.
Bagja juga mengatakan bahwa Bawaslu ke depan akan secara aktif melibatkan wartawan dalam setiap kegiatan pendidikan politik yang dilakukan lembaganya.
"Selamat atas akta notaris KPP DEM. Ke depan, pemilu lebih banyak melibatkan wartawan dalam peliputan pendidikan politik ke sekolah. Bawaslu RI sudah memerintahkan Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk tetap terbuka selama masa nontahapan," kata Bagja.
Baca juga: Soal laporan ke KPK, Ketua Bawaslu: "Monggo" saja
Baca juga: KPK tindak lanjuti dugaan korupsi yang melibatkan Ketua Bawaslu RI
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
