Barantin: Preborder sejalan arahan Presiden terkait tarif impor AS

1 month ago 9

Tindakan Karantina di preborder yang sudah berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Karantina sudah menerapkan konsep preborder beberapa tahun terakhir, sebagai bentuk kemudahan layanan sebelum penetapan tarif resiprokal

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sahat M. Panggabean mengatakan, konsep preborder telah diterapkan selama beberapa tahun dan dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam merespons dampak penetapan tarif impor oleh Amerika Serikat.

Sahat menegaskan, pihaknya siap mendukung deregulasi dan penyederhanaan perizinan untuk mempermudah layanan sebagai salah satu upaya menghadapi tantangan ekonomi global, setelah pengumuman tarif resiprokal oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

"Tindakan Karantina di preborder yang sudah berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Karantina sudah menerapkan konsep preborder beberapa tahun terakhir, sebagai bentuk kemudahan layanan sebelum penetapan tarif resiprokal," kata Sahat dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan, penetapan preborder untuk memastikan jaminan kesehatan komoditas sebagai media pembawa bebas dari hama dan penyakit, sebelum masuk ke wilayah Indonesia.

Dibuktikan dengan dokumen persyaratan yang dikirimkan sebelum komoditas tiba, pemberitahuan awal atau prior notice. Hal demikian dapat mempercepat tindakan karantina di Indonesia, khususnya komoditas yang termasuk kategori risiko rendah dan sedang.

“Dalam arahannya kemarin (Selasa, 8/4), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran kabinetnya untuk deregulasi sebagai respons terhadap kebijakan Amerika Serikat mengenai tarif resiprokal, termasuk Karantina," ujar Sahat.

Menurut dia, bila sudah dipastikan tindakan karantina di negara asal berjalan baik dan sesuai prosedur, maka tindakan karantina di Indonesia tidak lama. Karantina menerapkan sistem pertahanan hayati (biodefense) dan biosekuriti untuk melindungi sumber daya alam hayati Indonesia.

Berdasarkan pemaparan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sahat mengatakan, peluang ekspor komoditas pertanian masih cukup tinggi.

"Hal senada juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia masih surplus sebelum diterapkannya kebijakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump," tuturnya.

Lebih lanjut, Sahat mengatakan implementasi preborder juga telah memberikan kontribusi positif dalam Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE). Mempercepat arus barang dan menurunkan biaya logistik, termasuk komoditas pertanian dan perikanan, yang mencakup di 53 pelabuhan dan tujuh bandara.

Menurut dia, sinergi dengan instansi terkait juga berdampak positif melalui layanan Single Submission Quarantine Customs (SSm QC) impor berbasis digital.

“Layanan karantina untuk komoditas dengan kriteria risiko rendah dan sedang, bisa selesai kurang dari 24 jam. Terpenuhi SLA (service level agreement) untuk layanan karantina dengan risiko rendah selama 24 jam, sedangkan risiko sedang 1-3 hari,” imbuh Sahat.

Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi (PDSI) Barantin Ichwandi mengatakan, berdasarkan data Best Trust (Barantin Electronic System for Transaction and Utility Service Technology), rata-rata SLA layanan Karantina pada tahun 2024, di 26 unit pelaksana teknis (UPT) yang melayani sertifikasi ekspor impor, di bawah 10 jam untuk kategori risiko rendah dan sedang.

Dia mengatakan, pada 2024, rata-rata waktu layanan karantina di 26 UPT mencapai 9,06 jam. Waktu tercepat 5,85 jam pada September, sedangkan tertinggi selama 12,82 jam pada Maret.

"Jadi layanan Karantina sudah terpenuhi SLA yang telah ditetapkan. Optimalisasi skema preborder maka proses clearance akan lebih cepat,” kata Ichwandi.