Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog berkomitmen mempercepat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng di tahun 2026 guna menjaga stabilitas serta daya beli masyarakat.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan program prorakyat itu telah menjadi direktif Presiden Prabowo Subianto sehingga harus dilaksanakan secepatnya. Pihaknya bersama Bulog memastikan telah melakukan berbagai upaya percepatan.
"Bantuan pangan tidak ditunda. Ini sudah menjadi direktif Bapak Presiden, tentu harus dilaksanakan dan sesegera mungkin. Namun persiapan harus matang karena distribusinya banyak," kata Ketut dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Sebagai langkah percepatan, per 26 Februari lalu, Ketut mengaku pihaknya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bahwa anggaran terkait penyaluran bantuan pangan telah tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapanas.
Baca juga: Bapanas tugasi Bulog salurkan beras-minyak goreng bagi 33,2 juta KPM
Oleh karena itu dia meminta Perum Bulog untuk segera menyusun rencana jadwal salur untuk seluruh wilayah.
"Lengkap dulu barangnya dengan metode yang disiapkan oleh teman-teman Bulog (baru disalurkan)," ujar Ketut.
Lebih lanjut, Bapanas terus mendorong Bulog untuk mengumpulkan stok Minyakita yang bersumber dari Domestic Margin Obligation (DMO). Adapun kebutuhan minyak goreng rakyat Minyakita untuk program bantuan pangan tahun 2026 sebanyak 132.980.436 liter, sehingga kesiapan stok sebelum penyaluran penting dipastikan.
"Tentu bantuan pangan ini kan sedang diproses dan penugasan sudah berjalan. Kita sedang mengumpulkan alokasi minyak goreng untuk Minyakita. Nah kalau nanti Minyakita kita sudah dapat, tentu Bulog segera akan menyalurkan dan harus segera dilakukan," terang Ketut.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
