Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Said Abdullah menyarankan dana on call atau dana siap pakai yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 senilai Rp4 triliun bisa digunakan untuk menangani bencana yang melanda Pulau Sumatera.
Dukungan anggaran tersebut, kata Said, untuk melakukan proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
"Dalam jangka pendek, kebutuhan tanggap darurat masih sangat penting agar warga yang sudah terdampak banjir dan tanah longsor tidak kelaparan," kata Said dalam keterangan di Jakarta, Rabu.
Ia menyatakan sedih menyaksikan di berbagai media ada warga yang melakukan penjarahan toko dan gudang Bulog.
Said meyakini kondisi warga tersebut belum mendapatkan layanan tanggap darurat dengan layak dan kemungkinan dilakukan untuk mempertahankan hidup sehingga melakukan perbuatan yang sebenarnya di dalam hatinya tidak ingin dilakukan.
Maka dari itu, ia berharap penyediaan kebutuhan tanggap darurat bisa disegerakan agar lebih masif, seperti tempat pengungsian yang layak untuk perlindungan sementara, suplai kebutuhan makanan, layanan mandi, cuci, kakus (MCK), selimut, dan pakaian layak.
Baca juga: Istana pastikan APBN cukup untuk tangani dampak bencana di Sumatera
Khusus untuk kelompok rentan, seperti anak anak, Said mengatakan perlu juga diberikan layanan pemulihan trauma. "Pada saat yang sama perlu dilakukan search and rescue yang terus masif untuk menemukan korban yang hilang," ucapnya.
Selain itu, Said menambahkan anggaran on call tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan program pascatanggap darurat, yakni program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kebutuhan program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat pula menggunakan anggaran multiyear, yakni anggaran pada tahun 2026 dan seterusnya, karena untuk kebutuhan program tersebut sangat besar.
Ia menjelaskan kebutuhan rehabilitasi diberikan untuk memulihkan berbagai layanan umum, seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, dan berbagai infrastruktur dasar lainnya.
Sementara untuk kebutuhan rekonstruksi, sambung Said, digunakan untuk membangun kembali berbagai kebutuhan layanan umum, baik pendidikan, kesehatan, jalan, jembatan, kantor pemerintah, tempat ibadah, pasar, dan sebagainya yang rusak.
"Kebutuhan anggaran rekonstruksi lebih memerlukan anggaran yang lebih besar lagi," imbuhnya.
Baca juga: Anggota DPR nilai penting aktivasi dana darurat untuk bencana Sumatera
Bencana banjir bandang dan longsor disertai dengan ribuan kayu gelondongan telah meluluhlantakkan sejumlah kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 3 Desember 2025 pagi melaporkan sebanyak 753 orang meninggal dunia, 650 jiwa belum ditemukan, 2.600 jiwa terluka, dan 576.300 jiwa mengungsi.
Jumlah korban meninggal dan luka berpotensi untuk terus bertambah, dan ribuan rumah serta fasilitas umum mengalami kerusakan.
Said menyebut bencana di tiga provinsi itu sangat memilukan sehingga seluruh masyarakat harus berduka secara nasional.
Atas hal tersebut, ia mengucapkan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh keluarga korban dan korban diharapkan meninggal dengan keadaan husnul khotimah atau akhir yang baik.
"Untuk memberikan respons cepat dan terintegrasi, pemerintah perlu mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk menangani bencana ini," ujarnya.
Baca juga: Kementerian-pemda aktifkan dana tak terduga agar cepat tangani bencana
Baca juga: Wamenkeu sebut dana bersama penanggulangan bencana capai Rp7,3 triliun
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
