Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti menilai tahun 2027 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengubah orientasi pembangunan nasional dari negara yang kuat secara fiskal menjadi negara yang lebih produktif.
Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibelanjakan, melainkan dari kemampuan menciptakan produktivitas dan nilai tambah ekonomi.
"Yang harus kita ukur bukan hanya berapa besar APBN dan APBD dibelanjakan, tetapi kemampuan ekonomi apa yang lahir dari belanja itu. Apakah masyarakat semakin produktif, apakah daerah semakin mandiri, apakah nilai tambah ekonomi meningkat, dan apakah daya saing bangsa semakin kuat," katanya.
Menurut Azis, Indonesia selama lebih dari dua dekade telah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, memperluas pembangunan infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial, serta menghadirkan layanan negara hingga tingkat desa.
Baca juga: Kemendagri susun desain besar penataan daerah hingga akhir 2026
Ia mengatakan tantangan Indonesia ke depan bukan lagi sekadar menjaga stabilitas, melainkan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilan pembangunan, kata dia, tidak boleh hanya diukur dari tingginya serapan anggaran.
Azis menilai Indonesia telah membangun fondasi sebagai negara fiskal melalui kemampuan menghimpun penerimaan, menjaga stabilitas keuangan publik, mendistribusikan sumber daya, dan memperluas layanan publik.
Namun, menurut dia, negara fiskal belum tentu menjadi negara produktif.
"Negara fiskal diukur dari kemampuannya mengumpulkan dan membelanjakan sumber daya. Negara produktif diukur dari kemampuannya mengubah sumber daya itu menjadi kemampuan ekonomi yang terus berkembang," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya mengubah paradigma penyusunan APBN dan APBD dari sekadar belanja menjadi investasi pembangunan yang memberikan manfaat jangka panjang.
Baca juga: Anggota DPR sebut PPPK aset negara bukan beban APBN
Menurut Azis, infrastruktur, pendidikan, dan fasilitas pendukung ekonomi harus dipandang sebagai investasi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Selain itu, ia menyoroti sejumlah hambatan struktural yang masih membatasi produktivitas nasional, antara lain budaya birokrasi yang lebih berorientasi pada aktivitas administratif dibandingkan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
"Jalan baru bernilai kalau menghubungkan sentra produksi dengan pasar. Pelatihan bermakna kalau menghasilkan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. Bantuan pemerintah berdampak kalau mampu membuat penerima manfaat menjadi lebih mandiri," katanya.
Azis juga menilai desentralisasi belum sepenuhnya menghasilkan kemandirian ekonomi daerah. Menurut dia, banyak daerah masih bergantung pada transfer anggaran dari pemerintah pusat meskipun kebijakan tersebut telah berlangsung lebih dari dua dekade.
"Tujuan akhir pemerintahan daerah bukan laporan yang sempurna. Tujuan akhirnya adalah ekonomi daerah yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan basis penerimaan daerah yang semakin kuat," katanya.
Baca juga: Wamendagri: Desartada jadi pedoman nasional dalam penataan daerah
Ia menegaskan kepala daerah harus mampu merumuskan arah pembangunan ekonomi yang jelas sesuai potensi wilayah masing-masing.
Azis juga menekankan pentingnya peran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) dalam mengubah orientasi birokrasi nasional menuju peningkatan produktivitas.
"Jika yang diukur hanya kelengkapan laporan, birokrasi akan menjadi ahli laporan. Tetapi jika yang diukur adalah produktivitas daerah, penciptaan lapangan kerja, investasi, kualitas layanan publik, dan kemandirian fiskal, maka energi birokrasi akan bergerak ke arah yang lebih produktif," ujarnya.
Di sektor ekonomi, Azis menilai hilirisasi dan industrialisasi harus terus diperkuat agar kekayaan sumber daya alam dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
"Hilirisasi bukan sekadar agenda industri. Hilirisasi adalah proses mengubah kekayaan alam menjadi kekuatan ekonomi. Industrialisasi bukan sekadar membangun pabrik, tetapi menciptakan pekerjaan produktif, inovasi, dan daya saing," katanya.
Baca juga: Komisi II DPR minta perkuat sinergi percepat program PTSL di Lamsel
Ia juga menyoroti pentingnya reformasi agraria, penataan ruang, penyelesaian konflik pertanahan, dan pengelolaan kawasan hutan sebagai bagian dari agenda peningkatan produktivitas nasional.
Menurut Azis, kepastian tata ruang dan hak atas tanah menjadi faktor penting dalam mendukung ketahanan pangan, investasi, dan industrialisasi.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi besar pada sektor perikanan, energi, perdagangan, logistik, industri maritim, ekonomi biru, dan keanekaragaman hayati.
"Laut tidak boleh dipandang sebagai pemisah antarwilayah. Bagi bangsa kepulauan, laut adalah penghubung terbesar Indonesia," katanya.
Azis juga menilai korupsi masih menjadi hambatan serius bagi produktivitas nasional karena meningkatkan biaya usaha, memperlambat investasi, menurunkan kualitas layanan publik, dan mengurangi efektivitas pembangunan.
Baca juga: Anggota DPR imbau waspada penipuan gaji ke-13 pensiunan ASN
Menurut dia, tahun 2027 memiliki arti strategis untuk menggeser orientasi pembangunan nasional dari menjaga stabilitas menuju peningkatan produktivitas.
Ia menekankan pemerintah pusat, kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), dan pemerintah daerah harus bergerak dalam satu arah pembangunan yang sama.
"Pemerintah pusat punya visi, kementerian punya program, lembaga punya target, BUMN punya agenda, dan daerah punya prioritas. Namun semuanya harus terhubung dalam satu tujuan besar, yaitu meningkatkan kemampuan produktif bangsa Indonesia," ujarnya.
Baca juga: Dasco sebut Komisi II DPR sudah siap bahas perubahan UU Pemilu
Azis menambahkan APBN dan APBD harus dipandang sebagai instrumen untuk menciptakan kemampuan nasional, bukan sekadar daftar belanja tahunan.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan harus diukur dari meningkatnya produktivitas, kemandirian daerah, nilai tambah ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan meluasnya kesempatan hidup rakyat.
"Jika kesadaran itu hidup dalam penyusunan APBN dan APBD, maka 2027 akan dikenang bukan karena besarnya anggaran, tetapi sebagai titik balik ketika Indonesia mulai berpindah dari negara fiskal menuju negara produktif," kata Azis.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
