Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah menekankan pentingnya pemerintah menerapkan strategi yang efektif guna menekan kenaikan harga barang pokok pada masa liburan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) untuk menjaga stabilitas ekonomi.
“Kami berharap Pemerintah bisa menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan kenaikan harga barang bahan pokok jelang libur akhir tahun," ujar Charles di Jakarta, Selasa.
Ia menyoroti seringnya kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok di momen akhir tahun menjadi beban tambahan bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga dengan penghasilan rendah.
Menurut Charles, harus ada strategi yang lebih komprehensif untuk mengantisipasi lonjakan permintaan serta fluktuasi harga, seperti dengan meningkatkan kapasitas produksi menjelang akhir tahun, sehingga ketersediaan barang dapat mencukupi permintaan pasar.
"Momen liburan tidak hanya menjadi waktu untuk merayakan, tetapi juga menuntut masyarakat mengeluarkan anggaran lebih besar daripada biasanya," tuturnya.
Oleh karena itu, Charles mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem distribusi barang agar tidak terjadi pemborosan dan penumpukan barang di lokasi tertentu, yang dapat menyebabkan naiknya harga barang.
Baca juga: KAI sebut puncak arus mudik jelang Nataru terjadi pada malam Natal
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang meningkat pada bulan-bulan menjelang momen perayaan dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen (yoy) setelah sebelumnya mencatat 5,05 persen (yoy) pada triwulan II.
Selain itu, inflasi juga menjadi perhatian utama. Meskipun inflasi terkendali pada angka sekitar 2,5 persen, namun inflasi inti tetap tinggi.
Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harga barang kebutuhan pokok mungkin tidak mengalami lonjakan signifikan, ada tekanan inflasi di sektor lain yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.
Charles pun mendorong pemerintah memberikan langkah ekstra untuk mengurangi dampak gejolak perekonomian global terhadap masyarakat.
"Demi menjaga kesejahteraan masyarakat, Pemerintah kita harapkan dapat melakukan pengawasan lebih intensif terhadap praktik perdagangan, termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penimbunan barang dan penetapan harga sepihak," kata Charles.
Baca juga: DPR RI pantau pelaksanaan angkutan Natal-Tahun Baru di Kalteng
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
