Anggota DPR: RRI harus jadi garda terdepan tangkal hoaks

1 week ago 7
“Kalau benar-benar serius, RRI bisa menjadi benteng utama bangsa ini dari hoaks dan degradasi moral akibat arus digital yang tak terkendali. Tapi itu semua butuh dukungan konkret, terutama regulasi yang berpihak,”

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong optimalisasi peran RRI sebagai media yang mengedepankan literasi, budi pekerti, dan semangat kebangsaan, sekaligus menjadi penangkal arus informasi sesat atau hoaks yang kerap menyesatkan masyarakat.

“Kalau benar-benar serius, RRI bisa menjadi benteng utama bangsa ini dari hoaks dan degradasi moral akibat arus digital yang tak terkendali. Tapi itu semua butuh dukungan konkret, terutama regulasi yang berpihak,” kata Novita dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal ini disampaikan Novita dalam Kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke RRI Bandung, Jawa Barat.

Novita juga mengatakan RRI tidak boleh berhenti pada jargon 'radio publik' dan menegaskan pentingnya transformasi digital RRI agar tidak sekadar mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga hadir sebagai media edukasi dan benteng informasi bagi masyarakat.

Menurut legislator perempuan satu-satunya dari Dapil 7 Jawa Timur itu, langkah RRI Bandung yang mulai menggarap konten digital untuk merangkul generasi muda patut diapresiasi.

Namun, ia menilai transformasi ini harus diperluas agar menyentuh berbagai segmen, termasuk anak-anak usia dini.

“RRI harus bisa menjadi media stimulan yang membacakan dongeng, cerita rakyat dari Jawa Barat, Jawa Timur dan diseluruh nusantara, konten edukasi yang membangun budi pekerti anak, dimana kalau kita melihat RRI dulu sebagai media yang digunakan oleh Bung Karno untuk memproklamirkan kemerdekaan ke seluruh nusantara. Di tengah gempuran konten digital yang serba instan, RRI harus hadir dengan warna yang menyehatkan,” ujarnya.

Politisi asal Trenggalek itu juga menyoroti pentingnya dukungan politik anggaran. Menurutnya, infrastruktur digital merupakan kebutuhan mutlak agar RRI mampu menjalankan peran strategisnya, baik dalam menangkal hoaks maupun mengedukasi masyarakat.

Ia juga mengingatkan agar RRI mesti menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah terutama daerah-daerah yang belum terakses oleh RRI.

“Isu politik anggaran di Komisi VII untuk RRI harus benar-benar diperhatikan pada tahun 2026. Jangan sampai RRI diminta bertransformasi, tapi tidak diberi dukungan penuh. Harapan kami, anggaran tahun 2027 dapat lebih diperkuat sehingga RRI makin relevan dan kekinian,” tuturnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |