Yogyakarta (ANTARA) - Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof Ali Ghufron Mukti menyebut institusi yang dipimpinnya menjadi lembaga pertama dari Indonesia yang masuk dalam nominasi penerima Nobel Perdamaian 2025.
"Sejak Indonesia merdeka, baru kali ini ada institusi yang masuk nominasi Nobel," ujar Ali Ghufron usai memberikan kuliah umum di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Kota Yogyakarta, DIY, Sabtu.
Ali Ghufron mengatakan nominasi tersebut sebelumnya diajukan oleh Center for Peace and Security, Coventry University, Inggris. "Jadi yang mengusulkan itu bukan BPJS, bukan," sambung dia.
Menurut dia, pengusulan itu didasarkan pada penilaian bahwa nilai-nilai gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan mencerminkan perdamaian dan kemanusiaan.
"Yang menarik adalah karena nilai-nilai lokal gotong royong yang menjadi 'benchmark' (tolok ukur), karena namanya 'peace' atau damai tu tidak hanya bebas dari konflik. Ini menurut yang mengusulkan, BPJS untuk mendapatkan nominasi Nobel itu," ujar dia.
Konsep damai, lanjut Ali Ghufron, tidak hanya berarti bebas dari konflik, melainkan juga ketika manusia dapat hidup bermartabat tanpa terhambat akses layanan dasar seperti kesehatan.
"Bagaimana kemartabatan manusia dijaga melalui saling tolong-menolong. Dengan gotong royong, orang kaya membantu yang miskin, orang sehat membantu yang sakit, orang muda membantu yang tua," tutur Ghufron.
Keberadaan BPJS Kesehatan, kata dia, telah mengubah paradigma masyarakat yang dulu takut sakit karena beban biaya, menjadi lebih tenang lantaran memiliki jaminan kesehatan.
"Dulu (ada ungkapan) orang miskin dilarang sakit, sekarang sudah tidak ada," ucap dia.
Dalam waktu relatif singkat, menurut dia, sistem jaminan itu telah mencakup hampir seluruh penduduk Indonesia dan menjadi rujukan berbagai negara untuk belajar.
Ali Ghufron pun mengklaim penghargaan Nobel yang pernah diterima Grameen Bank di Bangladesh masih kalah berdampak dibandingkan sistem BPJS Kesehatan.
Grameen Bank memperoleh Nobel karena upaya lembaga itu membantu kelompok miskin memperoleh akses pinjaman dengan saling menjamin antaranggota.
Sedangkan sistem yang dijalankan BPJS Kesehatan tidak hanya berfokus pada akses finansial, melainkan menjamin kesehatan seluruh warga negara.
Bahkan, menurut dia, sistem itu turut mendorong penciptaan lapangan kerja serta menekan angka kemiskinan akibat beban biaya pengobatan.
"Yang jelas kalau dibanding Nobel prize yang diterima di Bangladesh, ini jauh-jauh lebih bagus, dan jauh lebih berdampak," ucap Ali Ghufron.
Seperti diwartakan, Nobel Perdamaian tahun ini diberikan kepada pemimpin oposisi Venezuela, Maria Corina Machado, atas perjuangannya membela demokrasi di negaranya.
Pengumuman itu disampaikan oleh Komite Nobel di Stockholm, Jumat, 10 Oktober 2025.
Komite Nobel menyebut Machado pantas menerima Nobel Perdamaian berkat kerja tanpa lelahnya memajukan hak-hak demokrasi rakyat Venezuela dan atas perjuangannya mewujudkan transisi dari kediktatoran menuju demokrasi.
Baca juga: Penetapan Machado sebagai penerima Nobel Perdamaian picu kontroversi
Baca juga: Novel terbaik karya László Krasznahorkai, peraih Nobel Sastra 2025
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.