140 ribu petani di Sulsel tidak menebus pupuk subsidi sejak 2024

Makassar (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamapua) mencatat sebanyak 140 ribu petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Sulawesi Selatan tidak menebus pupuk subsidi sejak 2024.

"Ada data yang kita temukan pada 2024 dan 2025 tidak menebus pupuk subsidi. Masih ada sekitar 140 ribuan petani dan orang yang sama," ujar Senior Manager Pupuk Indonesia Wilayah Sulamapua Sukodim di Makassar, Sulsel, Selasa.

Ratusan ribu data ini terdaftar dalam RDKK dan belum sama sekali melakukan penebusan pupuk subsidi, sementara pemerintah melalui Pupuk Indonesia secara gencar mendistribusikan pupuk subsidi melalui suplier dan kios-kios penyalur.

"Banyak faktor, bisa jadi tidak bertani lagi atau ganti garapan. Namun dipastikan mereka menyumbang rendahnya serapan terhadap pupuk subsidi di Sulsel," ujarnya.

Pupuk Indonesia mencatat serapan pupuk subsidi di Sulawesi Selatan sebanyak 372.475 ton atau baru mencapai 41 persen dari alokasi sebesar 911.720 ton hingga 27 Juli 2025.

Pada periode yang sama di tahun 2024, serapan pupuk subsidi bahkan terbilang lebih rendah yakni 363.437 ton atau 44 persen dengan alokasi yang lebih rendah yakni sebanyak 834.341 ton.

Sementara Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Sulawesi Selatan Uvan Nurwahidah mengemukakan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap data yang terdaftar di RDKK, guna memastikan alasan di balik rendahnya penebusan pupuk subsidi oleh petani.

Dia menjelaskan bahwa data RDKK yang bersumber dari Dinas Tanaman Pangan di masing-masing daerah bersumber dari catatan UPT Penyuluh Pertanian, sehingga akan dilakukan koordinasi lanjutan secara internal, di tingkat provinsi maupun daerah terkait hal ini.

"RDKK ini yang harus dilihat, apa alasan pupuk tidak diambil dan apakah data-data di RDKK ini masih data sejak 2018 saat RDKK terbentuk atau seperti apa," ujarnya.

Menurut Uvan, terjadi kontradiktif ketika pupuk subsidi masih banyak belum ditebus, sementara luas tambah tanam di Sulsel kian bertambah. Selain itu, penebusan pupuk subsidi yang dinilai lebih sederhana karena hanya membawa KTP.