Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej menyebutkan sekitar 75,51 persen atau sebanyak 37 Satuan Kerja Kementerian Hukum telah berpredikat Zona Integritas, baik Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Pencapaian ini bukan tujuan akhir, ini baru tahap awal karena mempertahankan justru lebih sulit," kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut pada acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, ia berharap seluruh jajaran Kemenkum bisa bekerja bersama mempertahankan predikat tersebut serta mendorong satuan kerja (satker) yang belum berpredikat agar bisa memiliki predikat.
Ia merinci saat ini terdapat 49 Satker Kemenkum yang terdiri atas delapan unit eselon I serta pusat data dan informasi (pusdatin), 33 kantor wilayah (kanwil), tiga unit pelaksana teknis (UPT) Balai Pendidikan dan Pelatihan, serta lima UPT Balai Harta Peninggalan (BHP).
Baca juga: Kemenkum targetkan seluruh layanan publik berbasis digital pada 2026
Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 satker telah berpredikat WBK, yakni tujuh unit eselon I dan pusdatin, 25 kanwil, serta tiga UPT Balai Pendidikan dan Pelatihan.
Selain itu, terdapat dua satker yang memiliki predikat WBBM meliputi satu unit eselon I dan pusdatin serta satu kanwil.
Kendati demikian, Eddy menyoroti masih terdapat tujuh kanwil dan lima BHP yang belum berpredikat. Tujuh kanwil itu meliputi Kanwil Aceh, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat.
Sementara lima BHP yang belum berpredikat terdiri atas BHP Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, serta Makassar.
"Semoga ini bisa menjadi perhatian, apalagi belum ada satu pun BHP Kemenkum yang masuk zona integritas, baik WBK maupun WBBM," ucap Eddy mengingatkan jajarannya.
Baca juga: Kemenkum luncurkan transformasi digital permudah akses layanan publik
Baca juga: Menkum upayakan 153 layanan berbasis digital bisa digunakan masyarakat
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
