Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kenaikan alokasi transfer ke daerah (TKD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 menjadi bukti bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat.
“Pemerintah mendengarkan dinamika yang berkembang melalui angka transfer ke daerah,” kata Suahasil di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Sebagai catatan, Pemerintah dan DPR sepakat merevisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026. Salah satu perubahan terletak pada anggaran TKD.
TKD sepakat direvisi menjadi senilai Rp693 triliun dalam RAPBN, atau selisih Rp43 triliun dari rancangan sebelumnya senilai Rp650 triliun.
Baca juga: Wamenkeu menjamin strategi pajak 2026 tak bebankan rakyat
Suahasil pun menambahkan program pemerintah pusat di daerah akan terakselerasi secara signifikan pada tahun depan.
Misalnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dikatakan akan meningkat pesat seiring dengan bertambahnya alokasi anggaran.
Kemudian, program-program eksisting lainnya juga akan tetap berjalan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
“Semua tetap jalan kan. Ini tetap diterima manfaatnya oleh seluruh pemerintah daerah, oleh seluruh masyarakat,” tutur Suahasil.
Maka dari itu, kata Suahasil, program-program pemerintah pusat akan berperan menjadi komplemen untuk anggaran transfer ke daerah.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring pelaksanaan belanja pemerintah ke daerah, sebagai upaya agar belanja dilakukan secara tepat sasaran.
Baca juga: Wamenkeu memastikan perpanjangan PPh UMKM tak ganggu penerimaan 2026
“Nanti saya akan paksa dan monitor belanja daerah, jangan sampai terampas seperti sebelum-sebelumnya,” ujar Menkeu Purbaya.
Meskipun TKD di RAPB 2026 turun dibandingkan APBN 2025, Purbaya menjelaskan dalam belanja pemerintah pusat di dalamnya juga terdapat belanja daerah yang mencapai Rp1.300 triliun.
“Jadi, manfaat ke daerah nggak akan berkurang, artinya dominasi pergerakan ekonomi daerah,” tambahnya.
Di sisi lain, Ia mengatakan tambahan belanja TKD senilai Rp43 triliun dalam RAPBN 2026 tersebut penting untuk jangka pendek, di antaranya demi menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
