Kendari (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk melakukan penataan dan perbaikan kawasan pemukiman kumuh di wilayah masing-masing.
Wamen PKP RI Fahri Hamzah saat ditemui di Kendari, Kamis, mengatakan bahwa langkah penataan kawasan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program nasional "Gerakan Indonesia ASRI" (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Kementerian PUPR tata kawasan permukiman kumuh Lagasa di Muna, Sultra
"Perlu kerja sama yang komprehensif di provinsi ini berkaitan dengan total keperluan kita untuk merenovasi perumahan, penataan kawasan, juga pembangunan rumah baru, terutama di perkotaan dan daerah-daerah yang banyak tempat kumuhnya," kata Fahri Hamzah saat memimpin rapat koordinasi (Rakor) bersama jajaran pemerintah daerah se-Sultra di Kendari.
Ia menyampaikan bahwa Presiden secara khusus meminta kementeriannya untuk mengampanyekan Gerakan Indonesia ASRI guna menciptakan lingkungan hunian yang lebih layak dan berkualitas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Fahri Hamzah juga mengajak berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang perumahan di Indonesia, untuk bersinergi dalam membenahi wajah kawasan permukiman.
"Kawasan yang tertata rapi, bersih dan indah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan potensi pariwisata daerah," ujarnya.
Baca juga: Wamen PKP tinjau kawasan kumuh Kendari dan janjikan penataan pesisir
Baca juga: Menteri PKP dan Mendagri pastikan penataan kawasan kumuh optimal
Sebagai instrumen pendukung, Fahri Hamzah memaparkan beberapa faktor kunci dalam percepatan penataan kawasan kumuh, di antaranya renovasi dan rehabilitasi dengan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dan pembangunan baru, yakni percepatan program pembangunan tiga juta rumah secara nasional.
"Kemudian, juga infrastruktur dasar dengan perbaikan sanitasi dan drainase di lingkungan padat penduduk," kata Fahri Hamzah.
Fahri Hamzah berharap Pemerintah Daerah di Sultra segera memetakan wilayah prioritas agar intervensi dari pemerintah pusat melalui Kementerian PKP dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
