Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono meminta pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh bagi pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik.
"Program MBG ini bagus, anak-anak kelihatan senang, porsinya pas, dan juga memperhatikan anak yang alergi. Tapi lebih dari itu, kita juga ingin pastikan pengelolaan sampahnya menjadi contoh terbaik," ujarnya dalam pernyataan terkonfirmasi dari Jakarta, Sabtu.
Dia mengatakan hal itu setelah meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Halim Perdana Kusuma dan sejumlah sekolah penerima MBG di Jakarta Timur, Jumat (19/9).
Dia menyoroti bahwa SPPG Halim melayani siswa di 15 sekolah dengan kapasitas dapur mencapai lebih dari 6.000 porsi per hari.
Baca juga: Purbaya buka opsi geser anggaran MBG yang tidak terserap
Ia mengatakan pengelolaan sampah dilakukan melalui pemilahan organik dan anorganik, pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak, serta kerja sama dengan bank sampah. Dapur juga dilengkapi instalasi pengolahan air limbah (ipal) sederhana.
"Dengan pengomposan, kita bukan hanya mengurangi beban TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), tetapi juga menciptakan manfaat baru dari sampah organik," kata Diaz yang juga Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) itu.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyerahkan dua komposter berkapasitas 30-50 kilogram per hari serta unit ipal tambahan bagi dapur SPPG Halim.
Komposter itu dapat mengolah sampah organik menjadi kompos sekaligus menghasilkan pupuk organik cair yang bermanfaat bagi tanaman sekitar.
“Saya berharap SPPG Halim ini bisa menjadi contoh yang paling baik untuk dapur-dapur lain, paling tidak dalam hal pengelolaan sampah dan limbah,” kata dia.
Badan Gizi Nasional menargetkan pembangunan 30.000 SPPG hingga akhir 2025. Dengan kapasitas rata-rata 3.000 siswa per unit, timbulan sampah dari program ini diperkirakan mencapai 800 ton per hari. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang terpadu dan tepat guna menjadi kunci keberlanjutan program.
Baca juga: Komisi IX DPR tekankan dapur umum MBG harus memiliki standar kelayakan
Baca juga: Dinkes Garut belum pastikan MBG sebagai penyebab siswa keracunan
Baca juga: DPR minta menu MBG sesuai selera anak agar makanan tak bersisa
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
