Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) Fatmawati Rusdi menegaskan penanganan stunting harus dilakukan secara konvergensi dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga sosial, dan organisasi kemasyarakatan.
Fatmawati Rusdi dalam keterangannya di Makassar, Minggu, mengatakan edukasi mengenai pola asuh, sanitasi, dan kesehatan tetap menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.
Namun, bagi anak yang sudah mengalami stunting, intervensi pemenuhan gizi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.
“Kalau tidak ada asupan gizi yang masuk, maka akan sulit mengeluarkan anak dari kondisi stunting. Edukasi tetap berjalan, tetapi kebutuhan dasar anak juga harus dipenuhi,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa stunting merupakan persoalan multidimensi yang tidak hanya berkaitan dengan gizi, tetapi juga dipengaruhi sanitasi, kesehatan lingkungan, pola asuh, serta kondisi sosial ekonomi keluarga.
Baca juga: Wagub Sulsel sumbangkan gaji untuk penanganan stunting
Oleh karena itu, Fatmawati mendorong agar seluruh program penanganan stunting diarahkan berdasarkan data yang akurat melalui pendekatan by name by address sehingga bantuan maupun intervensi dapat diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Ia juga mengusulkan agar Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting diperkuat dengan melibatkan lebih banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nonpemerintah, dan komunitas sosial.
Menurut dia, pengalaman selama berkecimpung di pemerintahan, termasuk di Kota Makassar menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor mampu memperluas jangkauan pendampingan keluarga berisiko stunting apabila seluruh pihak bergerak bersama.
“Persoalan stunting tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan gotong royong dan kepedulian bersama agar intervensi yang dilakukan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan,” katanya.
Berdasarkan SSGI 2024, prevalensi stunting Sulawesi Selatan tercatat 23,3 persen, turun dari 27,4 persen pada 2023. Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 19,8 persen.
Baca juga: Bappelitbangda Sulsel tagih janji kepala daerah tangani stunting
Angka tersebut menunjukkan upaya percepatan penurunan stunting masih menjadi pekerjaan bersama yang memerlukan penguatan kolaborasi lintas sektor.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
