Makassar (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk bersikap tegas menutup dapur yang tidak memenuhi standar demi mencegah terulangnya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada anak.
Fatmawati dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan BGN sejatinya wajib tegas dan mengevaluasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil monitoring ini dapat menjadi dasar bagi BGN untuk mengambil keputusan kepada SPPG yang tidak patuh terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Baca juga: Pemprov Sulsel dan KPPG siapkan dapur MBG untuk jangka panjang
“Saya meminta kepada BGN agar menutup dapur atau SPPG yang tidak qualified,” ucap Fatma.
Ia mengatakan tata kelola SPPG dan peralatan yang tidak memenuhi SOP adalah salah satu penyebab kasus keracunan MBG pada siswa maupun pelajar.
“Manajemen dan peralatan yang tidak standar, tentu cerminan SPPG yang tak siap dan tak layak, serta pemicu terjadinya kejadian luar biasa (KLB),” katanya.
Data yang dirilis BGN, ada 6.517 orang mengalami keracunan MBG sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025 hingga September 2025 di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Khusus di Provinsi Sulawesi Selatan, kami tidak mau ada kejadian luar biasa atau keracunan MBG," kata mantan Wakil Wali Kota Makassar ini.
Baca juga: Sulsel ajukan 92 lahan untuk SPPG program MBG
Baca juga: Menko Pangan harap program MBG tingkatkan IQ siswa
Fatma meminta kepada masyarakat untuk percaya dengan upaya-upaya pemerintah dalam memperbaiki pelaksanaan MBG.
“Yang tak kalah penting saat ini adalah meyakinkan kepada anak kita, orangtua siswa, dan pihak sekolah bahwa tujuan dari MBG ini adalah untuk memastikan anak-anak kita tidak mengalami kekurangan gizi,” pungkas Fatma.
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
