Upaya Pram-Rano realisasikan janji untuk warga DKI

3 days ago 7

Jakarta (ANTARA) - Sejak Oktober 2022, Jakarta tak memiliki sosok gubernur definitif setelah masa kepemimpinan Anies Baswedan berakhir. Kini, Jakarta telah memiliki pemimpin baru, yakni Pramono Anung Wibowo dan Rano Karno yang dilantik pada 20 Februari 2025.

Ketika Pramono dan Rano Karno terpilih untuk memimpin Jakarta, harapan besar masyarakat kini bersandar di pundak mereka. Janji-janji yang pernah terucap selama kampanye pun mulai disinggung kembali seiring berjalannya era pemerintahan baru di DKI Jakarta.

Pada September 2024, pasangan Pram-Rano sempat berikrar untuk mengusung program yang menyasar masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka sepakat untuk tidak membuat program-program yang bersifat bombastis. Sebab mereka menilai program yang bersifat bombastis tak akan cukup untuk direalisasikan hingga lima tahun ke depan.

Lebih lanjut, Pramono dan Doel memilih untuk fokus pada program yang nyata karena dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami berdua tidak akan membuat proyek yang bersifat mercusuar. Tapi program-program yang betul-betul menyentuh rakyat secara langsung terutama kelas menengah bawah,” kata Pramono.

Masalah perkotaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Jakarta memang sudah banyak, namun Pram dan Rano menyoroti kendala lalu lintas yang hampir dirasakan seluruh kelas masyarakat yang hidup di DKI, yakni kemacetan.

Pram berjanji untuk menghadirkan Transjabodetabek sebagai solusi mengatasi kemacetan, karena Transjakarta dinilai tak cukup. Kehadiran Transjabodetabek digadang-gadang dapat mengurangi jumlah kendaraan pribadi dari wilayah aglomerasi yang masuk ke Jakarta.

Gubernur DKI juga ingin menggratiskan ongkos MRT dan LRT kepada 15 golongan yang saat ini sudah gratis naik Transjakarta, antara lain: PNS Pemprov DKI dan pensiunan, Tenaga kontrak Pemprov DKI, siswa penerima KJP Plus, karyawan bergaji UMP melalui Bank DKI, penghuni rusunawa, tim penggerak PKK, penduduk ber-KTP Kep Seribu, penerima raskin domisili Jabodetabek, Anggota TNI-Polri, Veteran RI, penyandang disabilitas, lansia di atas 60 tahun, pengurus rumah ibadah, pendidik PAUD hingga juru pemantau jentik.

Selain upaya untuk memudahkan mobilitas warganya, DKI juga menyoroti masalah sulitnya mencari pekerjaan.

Untuk itu, Pram dan Rano berniat mengadakan job fair setiap tiga bulan sekali di setiap kecamatan Jakarta, memberi pelatihan kerja di balai latihan kerja yang diadakan di setiap kantor kecamatan, bimbingan kejuruan di balai latihan kerja dan mengarahkan sebagai konten kreator serta mempermudah syarat untuk melamar kerja bagi yang ingin menjadi Penanganan Prasarna dan Sarana Umum (PPSU).

Dalam masalah kesehatan dan banjir, pasangan Pram dan Rano berjanji untuk memperbaiki puskesmas yang ada dan memberikan pelayanan yang baik, membangun Rumah Sakit Umum Daerah di Cakung, melanjutkan program sumur resapan yang sudah berjalan agar jumlahnya bertambah, normalisasi sungai untuk mengendalikan debit air serta percepatan pembangunan waduk untuk mengurangi debit air yang masuk ke Jakarta.

Demi mengurangi polusi udara, Pemprov DKI ingin membuat ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta yang saat ini masih 5,2 persen menjadi 30 persen sesuai undang-undang, menambah armada dan transportasi umum di Jabodetabek, kemudian memasang alat monitor pengawasan di cerobong asap lalu memberikan sanksi untuk perusahaan yang tidak patuh.

Tak hanya sederet janji tersebut, Pramono juga sempat mendeklarasikan janji lainnya saat melakukan "belanja masalah" ke masyarakat, di antaranya mengembalikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Dia juga berjanji mengembalikan warga yang tergusur ke Kampung Susun Bayam.

Program Quick Win

Usai terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan perolehan suara 2.183.239 suara atau 50,7 persen, Pram dan Doel tak melupakan janjinya. Pramono bertekad merealisasikan 40 program yang sudah ia janjikan tersebut.

Ke-40 program “Quick Wins” itu diprioritaskan Pramono dan Doel untuk direalisasikan dalam 100 hari kerja. Adapun 40 program “Quick Wins” antara lain:

Pemutihan Ijazah;
Gratis Transportasi Umum untuk Pemegang KJP;
Penguatan JAKI sebagai Super Apps Pelayanan Publik;
Home Service untuk Lansia Jakarta (Pasukan Putih);
Pengembangan Transportasi Jabodetabek dan Kepulauan;
Daycare di Perkantoran Pemerintah Provinsi;
Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendalian Polusi;
Job Fair di 44 Kecamatan tiga bulan sekali;
Balai Latihan Kerja di Kelurahan;
Gerakan Masyarakat Punya APAR (GEMPAR);
Road to Ulang Tahun Jakarta ke 500 tahun;
Penguatan Rusun untuk Warga; dan
Pengendalian Inflasi Pangan Menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Pemutakhiran Data KJP dan KJMU sinkronisasi menuju Program Sekolah Gratis;
Sarapan Pagi Gratis;
Gratis Masuk Ancol, TMII, Monas dan Museum di Jakarta untuk Pemegang KJP;
RSUD Cakung sebagai Rumah Sakit Berstandar Internasional;
Gerak Cepat Penyelesaian Kampung Bayam dan Tanah Merah;
Penuntasan RW kumuh;
Pengembangan Kawasan TOD;
Penguatan Blok M sebagai Sentra ASEAN;
Gerakan Transportasi Aktif Bebas Emisi;
Security CCTV di permukiman;
Pemutakhiran Data dan Peningkatan Honorarium Jumantik, Operasional Dasawisma, Operasional Posyandu, dan OperasionalRT/RW PemutakhiranData dan Peningkatan Honorarium Jumantik, OperasionalDasawisma, Operasional Posyandu, dan Operasional RT/RW;
Kemudahan Pendaftaran PPSU;
Aktivasi Taman Kota 24 Jam;
Aktivasi Balai Rakyat bersama Karang Taruna;
Penyegaran JIS; dan
Pengelolaan Sampah yang Berkelanjutan.
Pemutakhiran data BPJS;
Griya Kecamatan (Mix Used Development Kantor Kecamatan/ Pasar Jaya dengan Rumah Susun);
Peningkatan Cakupan Layanan Air Bersih;
Pemuktakhiran Data Warga Ber KTP dan tinggal di Jakarta;
Ekosistem Pengendalian Banjir;
Pengembangan SJUT (Sarana Jaringan UtilitasTerpadu);
Menjamin supply pangan melalui contract farming;
Anugerah Benyamin S (BErsih NYAMan INdah dan Sejahtera) Award untuk peningkatan daya tarik kota;
Pemajuan Kebudayaan Betawi;
Inisiasi Jakarta Collaboration Fund dan
Revitalisasi Kalijodo.

Realisasi janji

Daftar panjang janji dari Pramono dan Rano ibarat utang yang harus ditunaikan kepada masyarakat Jakarta. Sebagai warga, tidak ada salahnya untuk memantau bagaimana upaya Pemprov DKI untuk menunaikan janji-janji tersebut.

Meski baru di masa awal menjabat, namun upaya mereka untuk menepati janji mulai terlihat. Misalnya, Pramono merealisasikan pembangunan balai warga untuk membantu masyarakat agar punya tempat multifungsi seperti untuk acara menikah, khitan, atau acara-acara lainnya.

Pada Kamis (27/3), Pramono meresmikan balai warga pertama di Ciganjur, Jakarta Selatan. Dia berharap, tempat itu benar-benar dapat mewadahi masyarakat untuk saling guyub.

Beberapa waktu lalu, Pramono mengumumkan bahwa DKI Jakarta sudah membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp2 miliar serta apartemen di bawah Rp650 juta.

Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 281 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 Maret 2025. Menurut Pramono, kebijakan itu memberikan manfaat besar bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Jakarta.

Sebelum Ramadhan, Pramono dan Rano juga sempat mewujudkan janjinya memberikan sarapan gratis, kendati program itu dikaji ulang oleh Badan Gizi Nasional dan Pemprov DKI.

Lalu pada awal Februari, Pramono telah menyerahkan kunci rumah susun (Rusun) Kampung Susun Bayam (KSB) kepada penghuni eks Kampung Bayam Madani, Jakarta Utara.

Pramono juga sudah mencairkan dana bantuan sosial KJP Plus Tahap 1 pada 20 Maret lalu. Total penerima bantuan ini sebanyak 707.622 orang atau bertambah sekitar 126.000 dibanding tahun lalu.

Pramono-Rano memberikan bansos pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) kepada warga kelompok rentan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Total penerima bansos PKD tahap pertama ini sebanyak 147.304 orang. Adapun rinciannya meliputi 117.784 penerima Kartu Lansia Jakarta (KLJ) bagi warga berusia minimal 60 tahun, 15.203 penerima Kartu Anak Jakarta (KAJ) bagi anak usia dini 0–6 tahun, serta 14.317 penerima Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Besaran bansos KLJ, KAJ, dan KPDJ adalah Rp300.000 per bulan.

Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret, dengan total sebesar Rp900.000. Sedangkan, mulai April 2025, bantuan akan diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000.

Untuk persoalan sampah, Pramono telah meninjau langsung Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi dan Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Jakarta untuk memeriksa langsung pengelolaan sampah di sana.

Janji lainnya yang telah diwujudkan adalah soal PPSU. Pemprov DKI menyederhanakan syarat petugas PPSU yakni diperbolehkan untuk lulusan SD atau minimal bisa membaca dan menulis.

Pemprov DKI berkomitmen untuk menyelesaikan program-program yang masih tersisa. Pram dan Rano bertekad, setelah Hari Raya Idul Fitri, mereka segera menjalankan program lain untuk memajukan Jakarta dan menyejahterakan warganya.

Read Entire Article