Jakarta (ANTARA) - Di era digital yang semakin terbuka, satu ironi masih melekat kuat dalam dunia kerja Indonesia, yaitu kita hidup di zaman transparansi, tetapi soal gaji masih menjadi "rahasia umum."
Banyak perusahaan masih menahan informasi penting ini di tahap awal rekrutmen, membuat pelamar harus menebak-nebak berapa nilai kerja mereka di mata perusahaan. Ketertutupan gaji bukan hanya masalah efisiensi informasi tetapi juga masalah keadilan sosial, terutama bagi perempuan.
Penelitian menunjukkan bahwa ketika perusahaan diwajibkan mencantumkan gaji dalam iklan lowongan kerja, jumlah lamaran dari perempuan ke perusahaan besar dan bergaji tinggi meningkat hampir dua kali lipat. Artinya, perempuan bukan tidak tertarik bekerja di perusahaan bergengsi, melainkan tidak memiliki informasi cukup untuk menilai apakah pengorbanan fleksibilitas seperti jam kerja panjang atau mobilitas tinggi sepadan dengan kompensasi yang ditawarkan?
Fenomena ini sesungguhnya sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Kita sering berbicara tentang kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, tapi jarang menyentuh akar masalah berupa friksi informasi di pasar tenaga kerja. Banyak perusahaan di Indonesia baik di sektor swasta, BUMN, maupun startup tidak mencantumkan kisaran gaji dalam iklan pekerjaan. Akibatnya, pelamar kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan rasional, terutama perempuan yang lebih sensitif terhadap fleksibilitas dan kompensasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata upah perempuan di Indonesia hanya sekitar 80–85 persen dari upah laki-laki untuk pekerjaan dengan tingkat pendidikan dan tanggung jawab yang setara. Sebagian orang menjelaskan ini dengan alasan klasik: perempuan lebih memilih pekerjaan yang fleksibel agar bisa mengatur waktu keluarga. Namun, pertanyaannya apakah mereka benar-benar memilih, atau sebenarnya tidak tahu nilai “harga fleksibilitas” yang mereka bayar?
Penelitian Jalal mengungkap bahwa ketika informasi gaji dibuka, minat perempuan terhadap perusahaan besar melonjak hampir 100%. Ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan terhadap kompensasi, bukan preferensi fleksibilitas, yang menjadi penghalang utama.
Di Indonesia, iklan kerja di sektor seperti perbankan, asuransi, dan pariwisata sering menggunakan istilah "menarik," "kompetitif," atau "sesuai kemampuan," tanpa menyebut angka. Sebaliknya, startup dan lembaga internasional yang menerapkan transparansi gaji justru menarik lebih banyak talenta, termasuk perempuan dan profesional muda. Artinya, keterbukaan gaji bukan hanya isu moral, tetapi strategi bisnis untuk menarik SDM berkualitas.
Banyak perempuan Indonesia bekerja di sektor informal atau usaha kecil karena fleksibilitas waktu. Menurut Sakernas (2024), lebih dari 60 persen perempuan berada di sektor informal, dengan penghasilan jauh di bawah UMR. Jika perusahaan besar lebih terbuka tentang gaji dan fasilitas, sebagian dari mereka mungkin akan berpindah ke sektor formal dengan kompensasi lebih baik.
Baca juga: Aplikasi penggajian bantu transparansi dan akurasi penghitungan gaji
Baca juga: Data wagely menunjukkan pekerja perempuan makin "melek" finansial
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
