Jakarta (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jakarta mengingatkan transaksi menggunakan alat pembayaran digital "Quick Response Code Indonesian Standard" (QRIS) di bawah Rp500 ribu tak lagi dikenakan biaya layanan (gratis).
"Sampai akhir 2024 QRIS masih ada potongan 0,3 persen. Desember 2024 itu sudah kami hilangkan. Jadi transaksi di bawah Rp500 ribu, gratis," kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Yosamartha di Jakarta, Kamis (6/11).
Semula, Merchant Discount Rate (MDR) atau biaya layanan dibebankan kepada para pedagang ketika menggunakan QRIS sebesar 0,3 persen ketika melakukan transaksi lebih dari Rp100 ribu.
Baca juga: Pramono segera kembangkan transaksi digital di seluruh pasar Jakarta
"Banyak yang belum tahu kalau sekarang (biaya 0,3 persen) itu sudah dihilangkan, sudah dicabut, jadi 0 persen sekarang. QRIS bebas biaya (untuk transaksi di bawah Rp500 ribu)," ujar Yosamartha.
Adapun saat ini, sebanyak 6 juta orang di Jakarta sudah menggunakan QRIS. Jumlah yang sama juga tercatat untuk merchant.
"Kalau merchant saat ini baru sekitar 85 persen ada target. Targetnya sekitar 7 juta," katanya.
Dia menambahkan, Jakarta menyumbang sebesar 40 persen transaksi QRIS di Indonesia. Dari lima kota administrasi, Jakarta Selatan berkontribusi paling besar yakni hampir 35 persen, diikuti Jakarta Barat sekitar 24 persen, kemudian Jakarta Pusat sekitar 17 persen, serta Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Sementara untuk Kepulauan Seribu tercatat masih minim. Karena itu, BI DKI berupaya meningkatkan jumlah pengguna QRIS.
"Nanti tiket-tiket segala macam sudah bisa mengadopsi QRIS. Harapannya penetrasinya nanti semakin kuat secara bertahap. Nanti kami akan dorong para pedagang-pedagang yang ada di Kepulauan Seribu supaya bisa menerima QRIS," kata dia.
Baca juga: Jakarta sumbang hampir 50 persen transaksi QRIS di Indonesia
Baca juga: 5,99 juta orang gunakan QRIS di Jakarta
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
