Survei: 94,4 persen masyarakat setuju dengan adanya Sekolah Rakyat

Jakarta (ANTARA) - Hasil Survei Litbang Kompas, yang dilakukan pada 7–12 April 2025 dengan melibatkan 1.200 responden di 38 provinsi, menunjukkan bahwa sebanyak 94,4 persen masyarakat menyatakan setuju dengan adanya Program Sekolah Rakyat.

Dari jumlah tersebut, peneliti Litbang Kompas MB Dewi Pancawati mengatakan bahwa 28,2 persen responden menyatakan sangat setuju dan sebanyak 83,9 persen responden menyakini Sekolah Rakyat dapat mengatasi persoalan anak putus sekolah dan menjadi solusi keluar dari jerat kemiskinan.

“Program pemerintah ini mendapat dukungan dari publik. Selain didukung, keyakinan dan optimisme tinggi. Program Sekolah Rakyat ini akan berhasil mencapai tujuannya, memberi kesempatan pendidikan, mengatasi putus sekolah dan solusi mengatasi kemiskinan,” kata Dewi dalam audiensi antara pimpinan Kompas TV dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Mendikdasmen apresiasi dukungan daerah terhadap Sekolah Rakyat

Meskipun begitu, Dewi menyampaikan terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah terkait dengan implementasi Program Sekolah Rakyat.

Di antaranya, Litbang Kompas mencatat bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami teknis dan manfaat program tersebut. Dengan demikian, diperlukan sosialisasi yang lebih baik untuk mengatasi hal itu.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemberitaan Kompas TV, Yogie Arief Nugroho memandang Program Sekolah Rakyat akan mudah diterima oleh masyarakat.

“Program Sekolah Rakyat, bukan sesuatu yang sulit untuk dicerna publik," kata dia.

Menanggapi paparan dari Litbang Kompas itu, Gus Ipul menyampaikan saat ini pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat hadir di 100 titik di seluruh Indonesia, dan sebanyak 65 titik dipastikan siap digunakan pada Juli 2025, dengan kapasitas mencapai 6.000 lebih siswa.

Ke depan, kata Gus Ipul, Presiden Prabowo mengarahkan pembangunan Sekolah Rakyat dapat mencapai 200 sekolah, yang terdiri atas 100 dari partisipasi swasta dan 100 dari APBN.

Gus Ipul menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan dilengkapi dengan fasilitas pendidikan berbasis asrama, laboratorium, ruang olahraga, serta kegiatan pengembangan keterampilan. Model itu diharapkan dapat membentuk individu unggul dari kelompok paling miskin.

Baca juga: Mensos tegaskan Sekolah Rakyat, sekolah unggulan untuk warga miskin

Terkait kurikulum, Sekolah Rakyat memiliki kurikulum yang dirancang khusus oleh Kemendikdasmen dengan mengedepankan asas kesetaraan dan pengembangan potensi.

“Kalau burung, jangan disuruh berenang. Sapi jangan disuruh terbang. Anak-anak kita punya keunikan sendiri. Ada yang ukurannya burung, kucing, sapi, semua punya keunggulan masing-masing,” kata dia.