Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa berencana bertolak ke luar negeri untuk memaparkan kebijakan fiskal Indonesia agar bisa menjadi basis penilaian lembaga pemeringkat global, termasuk Fitch Ratings.
Dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat, Purbaya mengaku dirinya selama ini lebih banyak berfokus memacu pertumbuhan ekonomi domestik.
Namun, mengingat dua lembaga pemeringkat global mengoreksi outlook peringkat utang Indonesia, yakni Fitch dan Moody’s Investors Service (Moody’s), Purbaya bakal berpartisipasi dalam kegiatan fiskal di luar negeri.
Baca juga: Purbaya: Fiskal RI tetap terkendali di tengah konflik AS-Iran
“Saya pikir sebelum Indonesia tumbuh 6 persen, saya nggak akan keluar negeri. Tapi, sekarang berubah. Jadi, April saya akan ke luar negeri untuk memastikan bahwa menteri keuangan kita mengerti apa yang dikerjakan,” ujar Purbaya.
Sebagai catatan, pada April 2026, digelar pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia di Washington, D.C., Amerika Serikat.
Mengenai kritik Fitch, Purbaya menyatakan fiskal Indonesia dalam posisi yang relatif aman, termasuk soal rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dan defisit terhadap PDB.
Hingga 31 Desember 2025, total utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap PDB.
Adapun defisit per 28 Februari 2026, tercatat sebesar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap PDB, masih dalam posisi aman dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Sedangkan Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berada di kisaran 2,9 persen dari PDB, sedikit di atas target pemerintah pada APBN 2026, dan sama dengan proyeksi 2025.
“Salah satu kekhawatiran mereka adalah pendapatan pajak, bea cukai, dan lain-lain yang berisiko. Kami pastikan ini akan membaik,” kata Purbaya.
Sebagai indikator awal, penerimaan pajak pada akhir Februari 2026, tercatat sebesar Rp245,1 triliun atau tumbuh 30,4 persen, sedangkan kepabeanan dan cukai Rp44,9 triliun atau terkoreksi 14,7 persen.
Baca juga: Komisi XI minta pemerintah siapkan skenario fiskal dampak konflik Iran
Baca juga: Purbaya: Penempatan Rp200 T ke Himbara ubah pandangan ke fiskal RI
Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencetak rekor positif. Pada 2025, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.
Menkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2026 akan lebih akseleratif dengan target 5,5–6 persen.
Dalam mengejar target tersebut, Purbaya bakal memacu belanja pemerintah sekaligus menjaga likuiditas di sektor finansial. Perusahaan special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan juga akan dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan.
“Jadi, kami akan menggunakan semua mesin pertumbuhan dan memastikan semuanya jalan, sehingga keraguan pada lembaga pemeringkat itu bisa terbantahkan,” tuturnya.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
