Skandal pemilu tekan tingkat kepuasan presiden Korea Selatan

1 week ago 7

Seoul (ANTARA) - Tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung turun menjadi 57 persen setelah terseret dampak skandal kekurangan surat suara pada pemilu lokal 3 Juni lalu, menurut hasil survei National Barometer Survey (NBS) yang dipublikasikan pada Kamis.

Sebanyak 57 persen responden menilai kinerja presiden secara positif. Angka tersebut turun sembilan poin persentase dibandingkan survei sebelumnya yang dilakukan pada pekan ketiga Mei.

Pada paruh kedua Mei, tingkat kepuasan terhadap Lee tercatat mencapai 66 persen.

Sementara itu, penilaian negatif terhadap presiden juga meningkat sembilan poin persentase menjadi 33 persen.

Dukungan terhadap partai berkuasa, Democratic Party of Korea, turut mengalami penurunan. Tingkat dukungan partai tersebut berada di angka 41 persen, turun empat poin persentase dibandingkan survei sebelumnya.

Sebaliknya, dukungan terhadap partai oposisi utama, People Power Party, meningkat lima poin persentase menjadi 25 persen.

Survei tersebut dilakukan pada 8–10 Juni oleh Embrain Public, Kstat Research, Korea Research, dan Hankook Research terhadap 1.001 warga Korea Selatan yang telah berusia dewasa. Survei memiliki margin kesalahan maksimum 3,1 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam pemilu lokal pekan lalu, Partai Demokrat memenangkan 12 dari 16 pemilihan utama untuk jabatan wali kota kota-kota besar dan gubernur provinsi. Namun, partai tersebut dinilai gagal memenangkan sejumlah kontestasi penting, termasuk pemilihan Wali Kota Seoul dan pemilihan sela di Busan.

Skandal politik mencuat setelah pemilu lokal yang digelar pada 3 Juni akibat kekurangan surat suara di sejumlah tempat pemungutan suara.

Menurut Komisi Pemilu Korea Selatan (National Election Commission/NEC), proses pemungutan suara sempat dihentikan sementara di 26 tempat pemungutan suara di seluruh negeri, dengan sebagian besar lokasi berada di Distrik Songpa, Seoul.

Insiden tersebut memicu kritik luas terhadap NEC, berujung pada pengunduran diri ketuanya, Rho Tae-ak, serta memicu aksi protes selama beberapa hari di pusat penghitungan suara di Distrik Songpa.

Para demonstran menuntut hasil pemilu dinyatakan tidak sah dan pemungutan suara diulang. Kepolisian kemudian menggeledah kantor NEC beserta sejumlah kantor cabangnya dalam rangka penyelidikan dugaan pelanggaran hukum pemilu dan kelalaian administratif.

Penyidik juga menelusuri penyebab terjadinya kekurangan surat suara tersebut.

Pemerintah dan otoritas terkait telah menyepakati penyusunan reformasi besar-besaran terhadap sistem penyelenggaraan pemilu guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Sumber: Sputnik/RIA Novosti-OANA

Read Entire Article