Mataram (ANTARA) - Setiap tahun jutaan manusia di berbagai belahan dunia mengambil keputusan besar untuk menyeberangi batas negara demi mengejar peluang ekonomi, membangun masa depan, atau memenuhi tanggung jawab keluarga.
Migrasi tenaga kerja telah menjadi fenomena global yang terus bergerak, membentuk aliran ekonomi baru sekaligus memunculkan tantangan dalam perlindungan hak dan keselamatan para pekerjanya.
Di Indonesia, cerita itu menemukan wujudnya di banyak daerah yang sejak lama mengenal tradisi merantau. Salah satu yang paling menonjol adalah Nusa Tenggara Barat (NTB).
Ribuan warga NTB setiap tahun memilih meninggalkan kampung halaman untuk bekerja di luar negeri, sebuah keputusan yang tidak selalu sederhana karena menyangkut keberanian, kemampuan, dan kesiapan menghadapi realitas baru yang tak selalu ramah.
Namun, arus perpindahan itu tetap berlangsung dan bahkan menjadi denyut penting perekonomian daerah. Data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB menunjukkan hingga Juli 2025 remitansi para pekerja migran mencapai Rp76 miliar, angka yang menegaskan betapa besar kontribusi mereka bagi keluarga dan daerah.
Dalam dinamika global yang berubah cepat, isu perlindungan dan peningkatan kualitas layanan bagi pekerja migran kian krusial. Tidak cukup hanya mengirim tenaga kerja, negara memiliki kewajiban memelihara keselamatan, martabat, dan masa depan setiap warga yang bekerja di luar negeri.
Di titik inilah sinergi antardaerah menjadi penting. Ketika Pemprov NTB dan Pemprov Jawa Timur menginisiasi penguatan kerja sama lintas provinsi dalam pelayanan dan perlindungan pekerja migran, langkah tersebut tidak sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya mematangkan ekosistem perlindungan migran yang lebih tangguh.
Komitmen itu menjadi relevan karena NTB dan Jatim sama-sama memiliki sejarah panjang sebagai daerah pengirim pekerja migran. Bahkan sebagian besar warga NTB berangkat melalui Jawa Timur yang memiliki infrastruktur layanan lebih lengkap.
Perjalanan migrasi dari dua provinsi ini beririsan, mulai dari jalur keberangkatan, layanan administrasi, hingga mekanisme pemulangan. Karena itu memperkuat simpul pelayanan berarti memperkuat seluruh rantai perlindungan.
Baca juga: Disnakertrans NTB sediakan hotline center pengaduan PMI
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
