Mataram (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat melaporkan sembilan kabupaten/kota di wilayah setempat sudah mengeluarkan status siaga darurat kekeringan akibat dampak musim kemarau.
"Kabupaten kota ini melalui bupati dan wali kota masing-masing sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) siaga darurat kekeringan. Kalau sudah mencapai puncak musim kemarau akan ada SK darurat kekeringan," kata Kepala BPBD NTB, Ahmadi dihubungi melalui telepon di Mataram, Rabu.
Ia mengakui sembilan kabupaten/kota minus Kota Mataram yang dilanda kekeringan ini merupakan daerah langganan bencana kekeringan ketika musim kemarau tiba.
"Jadi karena kondisi wilayah, ada beberapa tempat yang terdampak dan tidak terdampak. Terdampak itu, artinya beberapa kawasan itu mengalami kekurangan pasokan air. Ada kekurangan air untuk irigasi dan ada kekurangan untuk air bersih," ujarnya.
Ahmadi menjelaskan akibat kondisi kekurangan air ini, pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan pendistribusian air bersih di kawasan-kawasan yang terdampak. Namun, berapa jumlah wilayah yang terdampak ini, pihaknya masih melakukan pendataan.
"Kalau jumlah yang terdampak ini kita masih data ya, tapi biasanya daerah yang terdampak ini berada di wilayah selatan dan merupakan daerah langganan kekeringan. Karena ini tidak bisa ditangani kabupaten/kota sendirian, maka yang terlibat membantu itu multi sektor, termasuk provinsi," terang Ahmadi.
Menurut Ahmadi, berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kekeringan yang melanda wilayah NTB terjadi dari Agustus hingga puncaknya pada September 2025.
"Saat ini kita sudah memasuki pertengahan musim kemarau dan puncak-puncak terjadi di bulan September nanti," katanya.
Lebih lanjut Ahmadi, menambahkan untuk mengatasi persoalan kekeringan yang terjadi setiap tahun ini dibutuhkan upaya permanen oleh pemerintah kabupaten/kota, terutamanya untuk penanganan air permukaan dan air bersih. Misalnya dengan menambah jaringan pipa air minum ke wilayah rawan-rawan kekeringan.
"Kalau kami di BPBD ini kan sifatnya pemadam kebakaran saja, ketika mereka (pemda) sudah tidak berbuat, ya kami yang maju untuk menangani," tegas dia.
Ahmadi berharap, jika pemda memiliki anggaran lebih, perlu segera dilakukan penambahan jaringan perpipaan air minum. Pasalnya, saat musim kemarau panjang, fasilitas tersebut sudah berfungsi dan dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Kami harapkan percepatan penanganan permanen," katanya.
Baca juga: BMKG: Potensi hujan di NTB sangat kecil, Bima masuk kekeringan ekstrem
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak lima kabupaten di NTB saat ini memasuki status siaga kekeringan akibat dampak musim kemarau.
"Seluruh wilayah NTB sudah berada pada periode musim kemarau. Masyarakat perlu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi kekeringan dan bencana kebakaran hutan dan lahan," kata prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTB Afriyas Ulfah dalam laporan yang dikutip di Mataram, Senin (4/8).
Sebanyak lima daerah itu adalah Kabupaten Dompu yang meliputi Kecamatan Kilo dan Kecamatan Pajo; Kabupaten Bima meliputi Kecamatan Lambitu, Lambu, Sape, Soromandi; Kabupaten Lombok Timur meliputi kawasan Kecamatan Sambelia.
Status siaga kekeringan juga terjadi di Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Labuhan Badas, Moyo Utara, Rhee, Sumbawa; serta Kabupaten Sumbawa yang meliputi Kecamatan Jereweh.
Hasil pemantauan hari tanpa hujan berturut-turut di NTB secara umum sangat pendek berkisar antara 1-5 hari tanpa hujan hingga panjang 21-30 hari tanpa hujan.
Meski demikian, ada juga wilayah yang mengalami hari tanpa hujan dengan kategori sangat panjang rentang 31-60 hari tanpa hujan. Pos Hujan Rhee yang terletak di Kabupaten Sumbawa mencatat jumlah 51 hari tanpa hujan.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
