Jakarta (ANTARA) - Pengamat mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menganggap penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemotongan Pajak di Amerika Serikat (AS) menghadirkan risiko lebih besar bagi perekonomian AS.
“Pasar fokus pada pengesahan RUU pemotongan pajak yang luas, yang dapat diputuskan oleh DPR (AS) minggu ini. RUU tersebut dapat semakin meningkatkan defisit fiskal, yang menghadirkan risiko yang lebih besar bagi ekonomi terbesar di dunia,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Mengutip Xinhua, komite kongres utama AS membuka jalan bagi pemungutan suara di seluruh majelis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemotongan Pajak AS.
Baca juga: Rupiah menguat seiring kekhawatiran investor atas defisit fiskal AS
RUU tersebut mencakup peningkatan pengeluaran besar untuk penegakan hukum imigrasi dan militer, serta akan memperpanjang pemotongan pajak AS tahun 2017 yang akan berakhir pada tahun ini.
Selain itu, RUU juga mencakup serangkaian pemotongan untuk Medicaid, bantuan pangan, dan pendanaan energi bersih. Menurut media AS, secara keseluruhan RUU ini harus disesuaikan untuk disahkan DPR karena Senat Republik telah mengisyaratkan bahwa RUU tersebut takkan disahkan tanpa perubahan besar.
Begitu pula dengan pandangan Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong yang menyatakan bahwa defisit dari UU pajak baru tersebut bisa membuat utang pemerintah AS bertambah 3-5 triliun dolar AS.
Baca juga: BI: Modal asing masuk bersih Rp4,14 triliun pada pekan kedua Mei 2025
“Hal ini yang menyebabkan penurunan rating kredit AS (oleh Moody’s),” kata Lukman.
Seperti diketahui, penurunan peringkat utang pemerintah AS dari Aaa menjadi Aa1 bakal meningkatkan tekanan ekonomi AS yang tengah menghadapi risiko resesi di tengah peningkatan tarif dan ekspektasi inflasi.
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
