Rupiah melemah dipicu kepastian rencana penerapan tarif resiprokal AS

4 hours ago 2
Rupiah tertekan oleh sentimen risk off yang masih sangat kuat dan berlanjut di pasar ekuitas dan mata-mata uang emerging yang masih melemah

Jakarta (ANTARA) - Analis Doo Financial Futures Lukman Leong menilai pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu pernyataan Menteri Perdagangan (Mendag) Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick yang memastikan penerapan tarif resiprokal AS tidak akan ditunda.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari ini di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01 persen menjadi Rp16.822 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.653 per dolar AS.

“Rupiah tertekan oleh sentimen risk off yang masih sangat kuat dan berlanjut di pasar ekuitas dan mata-mata uang emerging yang masih melemah cukup besar pagi ini. Sentimen risk off dipicu oleh pernyataan Mendag AS yang memastikan tarif tidak akan ditunda,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Senin.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kenaikan tarif sedikitnya 10 persen ke banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terhadap barang-barang yang masuk ke negara tersebut.

Pemerintah AS menerapkan tarif impor baru yang terdiri dari tarif timbal balik yang berlaku 5 April dan tarif universal untuk barang masuk pada 9 April 2025.

Indonesia berada di urutan ke delapan di daftar negara-negara yang terkena kenaikan tarif AS, dengan besaran 32 persen. Sekitar 60 negara bakal dikenai tarif timbal balik separuh dari tarif yang mereka berlakukan terhadap AS.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia bukan negara satu-satunya di kawasan Asia Tenggara yang menjadi korban dagang AS.

Ada pula Malaysia, Kamboja, Vietnam serta Thailand dengan masing-masing kenaikan tarif 24 persen, 49 persen, 46 persen, dan 36 persen.

Presiden AS mengatakan bahwa tarif timbal balik itu bertujuan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja di dalam negeri.

Ia dan para pejabat pemerintahannya berpendapat bahwa AS telah "dirugikan" oleh banyak negara akibat praktik perdagangan yang dianggap tidak adil.

“Trump juga hanya mau kesepakatan dengan China apabila defisit bisa diselesaikan,” kata Lukman.

Secara keseluruhan, tarif pemerintah Amerika terhadap barang impor dari China mencapai 54 persen. Sebagai tanggapan, Dewan Negara China mengumumkan pemberlakuan tarif tambahan sebesar 34 persen untuk semua barang dari AS. Keputusan tersebut mulai berlaku pada 10 April.

Sebelumnya, Trump sudah mengenakan tarif tambahan 25 persen untuk mobil yang diproduksi di luar AS mulai 3 April 2025 dan tarif 25 persen pada seluruh impor baja beserta aluminium.

Pemerintahan Trump pun telah mengenakan bea tambahan impor sebesar 20 persen terhadap barang-barang asal China. Adapun China pada Februari hingga Maret sudah mengumumkan tarif 15 persen untuk impor batu bara dan produk gas alam cair dari AS.

Masih ada juga tarif 10 persen untuk minyak mentah, mesin pertanian, dan mobil bermesin besar.

Selanjutnya, Beijing menetapkan tarif tambahan hingga 15 persen untuk impor produk pertanian utama AS, termasuk ayam, babi, kedelai, dan daging sapi.

China tercatat eksportir terbesar kedua AS setelah Meksiko dan pasar ekspor terbesar ketiga AS setelah Kanada dan Meksiko.

China tercatat mengekspor 426,9 miliar dolar AS ke AS berupa ponsel pintar, furnitur, mainan dan produk lainnya, tetapi juga membeli produk-produk AS seperti semikonduktor, bahan bakar fosil, barang pertanian dan barang lain senilai 147,8 miliar dolar AS.

“Tekanan pada rupiah masih akan berkelanjutan selama perang dagang masih mengancam. BI (Bank Indonesia) diperkirakan akan terus mengintervensi menjaga rupiah di bawah atau tidak jauh dari Rp17 ribu. Tanpa intervensi, Rp17 ribu tidak akan bisa dipertahankan,” ucap Lukman.

Baca juga: BI perkuat langkah stabilisasi rupiah dari dampak tekanan global

Baca juga: Rupiah melemah dipengaruhi respons negatif atas tarif resiprokal AS

Baca juga: Rupiah pada Senin pagi melemah jadi Rp16.904 per dolar AS

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Read Entire Article
Rakyat news | | | |