Pekanbaru (ANTARA) - Pemprov Riau menargetkan 90 persen inklusi atau ketersediaan akses keuangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2025, yakni melalui pembentukan 13 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) setempat.
"Tim ini diharapkan akan bekerja menjadi akselerator dalam penguatan ekosistem perekonomian daerah melalui peningkatan akses keuangan," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi (Pemprov) Riau, M Job Kurniawan di Pekanbaru, Kamis.
Menurut dia, keberadaan TPAKD penting bagi lembaga dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dalam mempercepat akses keuangan di daerah.
TPAKD juga penting dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi regional serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.
ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah katanya, terus berupaya menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat sehingga perlu meningkatkan akses keuangan terhadap produk dan layanan jasa keuangan.
"Karena itu pada tahun 2025, TPAKD akan fokus pada tiga target utama yaitu menggiatkan edukasi dan literasi keuangan pada masyarakat, membangun pembiayaan produktif untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjalankan program inisiatif satu rekening satu pelajar di Riau," katanya.
Baca juga: IZI Riau benahi tiga rumah ibadah di daerah 3T
Job Kurniawan menekankan bahwa TPAKD harus menggali potensi ekonomi daerah yang bisa dikembangkan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Selain itu, TPAKD juga diharapkan dapat mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk memperluas penyediaan pendanaan produktif.
Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNILK) tahun 2024, indeks literasi keuangan penduduk Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
Sementara itu, pada tahun 2023 lalu Provinsi Riau telah berhasil meraih indeks literasi keuangan sebesar 67,27 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,19. Dengan angka ini, Pemprov Riau hanya perlu meningkatkan sedikit lagi untuk mencapai target inklusi keuangan nasional.
"Ini tentu menjadi tantangan baru bagi seluruh pihak terkait untuk mengeluarkan kebijakan yang inovatif dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan,” kata Job Kurniawan.
Tim ini harus mampu mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), usaha rintisan, dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
Kepala OJK Provinsi Riau, Triyoga Laksito mengatakan pihaknya mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), perluasan layanan Laku Pandai, hingga program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR).
Triyoga Laksito menyadari bahwa untuk mencapai target inklusi keuangan 90 persen, masih banyak kendala yang perlu segera diatasi. Salah satunya adalah perluasan akses dan digitalisasi keuangan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Perlu sinergi dan terus berinovasi dengan program-program kerja untuk di masa datang," demikian Triyoga Laksito.
Baca juga: Ekspedisi rupiah berdaulat sasar 5 pulau di daerah 3T Riau
Pewarta: Frislidia
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025
