Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) berpotensi meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sekaligus menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp200 triliun.
Dalam konferensi pers Update Program Prioritas di Auditorium Bakom, Jakarta, Rabu, Qodari mengatakan Perlinsos digital mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mempercepat pendaftaran dan verifikasi calon penerima bantuan sosial.
Menurut dia, integrasi data tersebut membuat proses yang secara manual dapat memerlukan waktu hingga 200 hari menjadi sekitar lima menit dalam uji coba Perlinsos digital.
"Kalau satu-satu manual 200 hari, setengah tahun lebih ya. Nah, dengan uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," ujar Qodari.
Ia menjelaskan Perlinsos digital menggunakan data dari delapan kementerian dan lembaga sebagai filter kelayakan penerima bantuan.
Baca juga: Pemerintah mengoptimalkan sistem Perlinsos Digital
Data tersebut antara lain mencakup kepemilikan tanah, penggunaan listrik, kondisi rumah, usia, kepemilikan kendaraan, status kepegawaian, hingga upah.
Data itu kemudian dicocokkan dengan data desil yang selama ini menjadi salah satu indikator kelayakan penerima bantuan sosial.
Menurut Qodari, digitalisasi juga dapat mengurangi beban pemerintah daerah dalam melakukan pendataan.
Ia mencontohkan uji coba di Surabaya yang membuat aparat di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan memiliki basis data yang lebih terintegrasi.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pendataan manual karena data yang telah terintegrasi dapat menjadi dasar verifikasi penerima bantuan.
Baca juga: Menteri PAN-RB pastikan keamanan data Perlinsos digital terjaga
Efisiensi birokrasi tersebut juga berpotensi menghasilkan penghematan anggaran pemerintah dalam skala besar.
Qodari mengatakan penerapan prinsip Digital Public Infrastructure (DPI) dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berpotensi menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah.
Apabila sistem tersebut diterapkan pada berbagai program perlindungan sosial lainnya, potensi efisiensinya diperkirakan mencapai Rp127 triliun hingga Rp200 triliun.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp127 hingga Rp200 triliun, mengacu pada proyeksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024," kata Qodari.
Menurut dia, potensi efisiensi tersebut sejalan dengan upaya pemerintah memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Baca juga: Perlinsos Digital supaya penyaluran bansos tepat sasaran
Digitalisasi Perlinsos juga diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pemerintah karena data yang terhubung antarinstansi memungkinkan pemerintah melihat kondisi masyarakat secara lebih utuh sebelum menetapkan kebijakan.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Azhfar Muhmmad
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
