Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menyiapkan pemulihan transportasi penerbangan agar kembali normal, jika nantinya kondisi sudah dinyatakan normal pascaerupsi Gunung Anak Krakatau.
Menurut Puan di Jakarta, Senin, pemulihan transportasi penerbangan harus dilakukan secara bertahap yang mengacu kepada keselamatan masyarakat.
Untuk itu, pemerintah perlu terus memberikan informasi mengenai perkembangan kondisi Gunung Anak Krakatau.
"Pastikan beban tidak ditanggung oleh masyarakat yang sudah mengalami kerugian waktu akibat penundaan penerbangan," kata Puan.
"Jangan sampai situasi yang sudah normal nantinya justru menimbulkan penumpukan calon penumpang di bandara-bandara, setelah penundaan penerbangan," imbuhnya.
Maka dari itu, menurut dia, perlu ada pengaturan ulang guna mencegah penumpukan tersebut.
Puan juga meminta pemerintah meningkatkan edukasi dan sosialisasi dalam menghadapi bencana kegunungapian, khususnya edukasi kepada masyarakat soal dampak kesehatan akibat sebaran abu vulkanik
Dia juga memastikan DPR akan mengawal respons pemerintah dalam mengatasi erupsi Gunung Anak Krakatau, melalui alat kelengkapan dewan terkait.
Menurut dia, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari menurunnya aktivitas gunung atau dibukanya kembali bandara, tetapi dari seberapa kecil korban, kerugian, dan beban yang harus ditanggung rakyat.
Untuk itu, Puan juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak perlu panik dalam menghadapi fenomena alam tersebut.
Masyarakat diminta untuk terus memantau perkembangan kondisi aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui sumber terpercaya dan kanal-kanal informasi resmi.
"Ikuti anjuran dari Pemerintah dalam menghadapi bencana erupsi gunung berapi," katanya.
Baca juga: 624 penerbangan di Bandara Soetta tertunda akibat erupsi Anak Krakatau
Baca juga: Erupsi GAK, Menhub: 1.558 penerbangan terdampak di delapan bandara
Baca juga: AHY sebut keselamatan penerbangan jadi prioritas saat erupsi GAK
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
