Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar ruang publik tidak dikuasai politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang dapat memecah belah masyarakat di tengah derasnya arus informasi.
"Di tengah ketidakpastian global, persaingan geopolitik, fragmentasi ekonomi, dan derasnya arus informasi, kita harus menjaga ruang publik agar tidak dikuasai oleh politik kebencian, polarisasi, dan kepentingan yang memecah belah," kata Puan dalam pidatonya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.
Puan menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 dengan agenda Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027.
Menurut dia, perkembangan ruang digital memberikan ruang yang semakin luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, dan memberikan kritik.
Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya.
"Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan tersendiri yaitu berupa disinformasi, hoaks, serta konten yang dimanipulasi atau dilepaskan dari konteksnya, yang dapat memperuncing polarisasi dan mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi yang memecah belah," katanya.
Dalam konteks DPR RI, Puan mengatakan terdapat berbagai informasi tidak benar, seperti kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR.
Ia juga menyinggung informasi keliru mengenai sikap DPR terhadap pembahasan rancangan undang-undang serta penggunaan rekaman video lama dengan narasi baru yang tidak sesuai konteks.
Puan mengatakan kondisi tersebut perlu disikapi secara bijaksana dan proporsional dengan tetap menghormati kritik, aspirasi, serta pengawasan masyarakat sebagai bagian penting dari demokrasi.
"Pada saat yang sama, informasi yang keliru perlu diluruskan secara cepat, terbuka, dan berdasarkan fakta," katanya.
DPR RI pada Jumat menggelar Rapat Paripurna DPR RI Ke-1 Tahun Sidang 2026-2027 di kompleks parlemen, Jakarta.
Dalam rangkaian rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Baca juga: DPR minta pemerintah jaga empat hal dalam APBN 2027
Baca juga: Puan: Tidak boleh ada rakyat merasa jauh dari negara
Baca juga: Puan: APBN 2027 harus jaga daya beli masyarakat
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
