Makassar (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) KH Nasaruddin Umar menekankan bahwa Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI sebagai pembentuk watak dan etika birokrasi aparatur sipil negara (ASN).
"MTQ ini tidak boleh sekadar dipandang sebagai perlombaan estetika tilawah, hafalan, kaligrafi, atau wawasan keislaman semata," ujarnya dalam keterangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa.
KH Nasaruddin Umar dalam sambutannya pada pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII KORPRI di Makassar, Senin (24/8), mengatakan bahwa meskipun aspek-aspek tersebut penting dan patut diapresiasi, tujuan yang lebih fundamental adalah menghadirkan Al Quran sebagai kekuatan pembentuk watak aparatur negara.
Dia menjelaskan bahwa perjalanan spiritual harus bergerak secara berkesinambungan dari tilawah menuju pemahaman, dari pemahaman menuju penghayatan, dan puncaknya adalah pengabdian nyata dalam menjalankan tugas negara.
Baca juga: Menag: MTQ bukan hanya lomba seni baca tapi manifestasi cinta Al Quran
KH Nasaruddin Umar mengingatkan bahwa nilai-nilai Al Quran, khususnya Surah An-Nisa ayat 58, merupakan fondasi etika birokrasi yang mewajibkan penyampaian amanah kepada yang berhak serta penetapan keputusan dengan adil.
"Jabatan harus dimaknai sebagai amanah bukan kemuliaan pribadi, kewenangan sebagai sarana melayani bukan alat menguasai, dan kebijakan publik harus senantiasa menghadirkan keadilan terutama bagi kelompok rentan yang sering tidak memiliki suara," katanya.
Menurut dia, di tengah tingginya harapan masyarakat, ASN berada di garis terdepan dalam menjaga kepercayaan publik, di mana satu pelayanan ramah dapat menguatkan legitimasi negara sementara tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan wewenang dapat melukai rasa keadilan warga.
Oleh karena itu, Menteri Agama menegaskan bahwa nilai-nilai Qurani harus terinternalisasi dan hadir secara nyata di seluruh ruang kerja aparatur sipil negara.
Baca juga: Menag RI saksikan pawai ta'aruf MTQ Riau di Kuantan Singingi
Hal ini mencakup setiap interaksi dengan masyarakat, proses penyusunan anggaran, pengambilan keputusan strategis, hingga penggunaan fasilitas negara.
Integrasi nilai suci ini diharapkan mampu membentuk birokrasi yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki integritas moral dan kepekaan sosial yang tinggi, sehingga pelayanan publik benar-benar mencerminkan amanah konstitusional dan ajaran agama yang rahmatan lil alamin.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
