Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto (Tina Toon) menyebut, kebijakan Pram-Doel dalam 100 hari kerja di bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan warga yang selama ini belum tertuntaskan.
"Belum genap 100 hari kerja sudah dilakukan pemutihan ijazah. Kemudian, pemutakhiran data serta penambahan penerima KJP dan KJMU," kata Tina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, bidang pendidikan merupakan sektor fundamental untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju generasi emas di tahun 2045.
Baca juga: Pansus: Perda terkait pendidikan harus mencakup semua anak Jakarta
Dalam diskusi yang mengusung tema "Jakarta Belajar dalam Program 100 Hari Pram-Doel, Akankah Terwujud?" itu, Tina Toon menjelaskan terkait sekolah gratis yang memang sebaiknya dilakukan uji coba terlebih dahulu.
"Kalau mau langsung semua anggarannya kan juga harus diperhitungkan. Apakah itu efektif juga nanti harus dari uji coba. Misalnya, nanti dari uji coba di 40 sekolah, nanti kan ada evaluasinya. Sekolahnya pun juga harus dipilih, ga bisa sekolah yang terlalu international school," jelas Tina Toon.
Dia menginginkan semua program yang digulirkan dapat dilaksanakan tepat sasaran. Untuk itu, dengan adanya Perda Pendidikan nantinya diharapkan dapat merealisasikan layanan pendidikan di Jakarta yang semakin baik.
"Saya senang sekali bisa berdiskusi bersama aktivis-aktivis yang memang benar-benar peduli dengan Jakarta. Masukan-masukan disampaikan untuk layanan pendidikan di Jakarta yang disampaikan tadi sangat konstruktif, sesuai fakta di lapangan," ucap Tina Toon.
Baca juga: DKI akan segera lakukan uji coba program sekolah swasta gratis
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Purwosusilo memaparkan, program "Quick Wins" yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung-Rano Karno memberikan dampak luar biasa dan langsung dirasakan manfaatnya oleh warga.
"Quick Wins dari program Pak Gubernur dan Pak Wagub benar-benar mudah dijalankan, enggak ribet, tapi berdampak yang luar biasa. Ini terkait dengan layanan masyarakat, langsung menyentuh ke masyarakat," kata Purwosusilo.
Terkait dengan pemutihan ijazah yang masuk program "Quick Wins" Pramono-Rano sudah dijalankan. Tahap pertama, sudah direalisasikan pada 25 April 2025 untuk 117 penerima manfaat dengan anggaran sebesar Rp596.422.200.
Kemudian, pada tahap kedua pada 2 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) dengan jumlah 371 penerima manfaat dengan nilai Rp1,09 miliar untuk penebusan ijazah.
Baca juga: DKI akan serahkan pemutihan ijazah tahap dua pada 2 Mei
"Pemutihan ijazah ini masih berjalan, bagi warga tidak mampu bisa melapor ke Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah dan Satuan Pelaksana Pendidikan di tingkat kecamatan," kata Purwosusilo.
Pemutakhiran data KJP Plus dan KJMU yang juga masuk dalam "Quick Wins" Pramono-Rano sudah tersalurkan kepada sekitar 707 ribu peserta didik dari sebelumnya 523 ribu.
Sementara, untuk KJMU kurang lebih mencapai 17 ribu yang awalnya sekitar 15 ribu penerima manfaat.
"Jadi pemutahiran data KJP dan KJMU merupakan Quick Wins dari pimpinan itu sudah dilaksanakan, khususnya terkait KJP Plus," ucap Purwosusilo.
Sementara itu, Cecep Sulaiman dari Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta sangat mendukung dan mengapresiasi program 100 hari kerja Pram-Rano.
Baca juga: Pemprov DKI tetapkan 705 ribu siswa penerima KJP Plus Maret 2025
Baca juga: DKI butuh kemitraan internasional dalam pengembangan pendidikan
"Sangat bagus dan memang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kurang mampu di Jakarta untuk mendapatkan layanan pendidikan yang prima dan berkeadilan," ucapnya.
Ketua Komunitas Peduli Pendidikan (KPP) Jakarta ini berharap, Pram-Rano juga dapat melakukan pembenahan dalam hal kebutuhan guru di setiap sekolah. Sehingga, proses kegiatan belajar dan mengajar (KBM) bisa berjalan baik.
"Saat ini masih ada kekurangan guru-guru mata pelajaran sesuai bidang keahliannya di sekolah. Selain itu, jabatan kepala sekolah yang kosong bisa cepat diisi secara definitif. Saya optimistis Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan bisa segera mengatasi persoalan ini," ucap Cecep.
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025
