Jakarta (ANTARA) - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) mendorong pengembangan gasifikasi biomassa sebagai solusi percepatan program dedieselisasi terutama di wilayah terpencil, yang belum terjangkau jaringan listrik interkoneksi.
Direktur Biomassa PLN EPI Hokkop Situngkir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan pemanfaatan biomassa tidak lagi sekadar alternatif, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem energi baru terbarukan (EBT) yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
"Potensi biomassa nasional mencapai sekitar 80 juta ton, namun baru dimanfaatkan 20 juta ton. Artinya, masih ada peluang besar yang bisa dioptimalkan untuk mendukung ketahanan energi nasional," ujarnya.
Pengembangan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara PLN EPI dan PT Karimun Power Plant (KPP) untuk bisnis syngas gasifikasi berbasis biomassa, sebagai bagian dari upaya mendukung transisi energi dan pencapaian target net zero emission (NZE) 2060 di Jakarta, Senin (6/4/2026).
Hokkop menjelaskan pengembangan biomassa tidak hanya difokuskan pada co-firing di PLTU, tetapi bisa dikembangkan jalur baru melalui syngas berbasis gasifikasi biomassa yang lebih fleksibel digunakan pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) maupun sistem isolated.
"Gasifikasi biomassa ini menjadi solusi konkret untuk daerah isolated, yang masih bergantung pada solar. Dengan pendekatan ini, kita bisa menekan biaya energi sekaligus mengurangi emisi," tambahnya.
Menurut Hokkop, keterbatasan desain PLTU dan kesiapan infrastruktur menjadi tantangan dalam penyerapan biomassa melalui co-firing, sehingga diversifikasi pemanfaatan menjadi langkah strategis.
"Karena itu, kita membuka branch baru melalui gasifikasi biomassa. Ini bukan hanya opsi teknis, tapi juga solusi bisnis yang lebih adaptif untuk menjawab kebutuhan energi di wilayah terpencil," tegasnya.
Sebagai tahap awal, PLN EPI menggandeng KPP untuk mengembangkan proyek percontohan di Karimun, Kepulauan Riau.
Saat ini, fasilitas tersebut telah memiliki kapasitas biomassa sebesar 1 megawatt (MW) dan berpotensi ditingkatkan hingga 2-5 MW.
Direktur KPP Arthur Palupessy mengatakan pihaknya telah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam pengelolaan pembangkit berbasis diesel.
Namun, tantangan utama dalam transisi ke biomassa terletak pada kepastian harga dan pasokan bahan baku.
"Kami sudah terbiasa dengan sistem diesel yang memiliki standar biaya jelas. Tantangannya di biomassa adalah memastikan harga dan pasokan tetap stabil agar operasional tetap feasible," ujar Arthur.
Ia menambahkan kebutuhan biomassa untuk pembangkit 1 MW dapat mencapai sekitar 35 ton per hari, sehingga diperlukan skema rantai pasok jangka panjang yang terintegrasi.
"Kalau pasokan dan harga bisa dijaga stabil, maka gasifikasi biomassa akan menjadi solusi yang sangat kompetitif dibandingkan diesel," jelasnya.
Melalui kerja sama ini, PLN EPI akan berperan sebagai agregator sekaligus pengembang ekosistem biomassa, mulai dari pemetaan sumber bahan baku, pembangunan fasilitas produksi, hingga penyediaan teknologi gasifikasi dan distribusi syngas.
Selain menghasilkan energi, proyek ini juga berpotensi menghasilkan produk turunan seperti biochar, yang memiliki nilai ekonomi.
Ke depan, PLN EPI menargetkan model ini dapat direplikasi di sekitar 200 lokasi PLTD di seluruh Indonesia sebagai bagian dari strategi menekan konsumsi solar dan mempercepat transisi energi nasional.
Baca juga: Indonesia promosikan inovasi biomassa sawit di Jepang
Baca juga: Rawan gempa, BRIN kembangkan genteng komposit ringan berbasis biomassa
Baca juga: ESDM nilai penerapan DMO untuk biomassa belum mendesak
Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
